Copot Dua Menteri, Presiden Lantik Hadi dan Zulkifli, Ketua FAKK: Ini Belum Greget, Masih Perlu Resufle Lagi

presiden-jokowi-melantik-2-menteri-dan-3-wakil-menteri-baru-di-istana-negara-foto-tangkapan-layar-youtube-setpres. (Foto: Ist)
menitindonesia, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencopot dua menterinya, yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, digantikan oleh Zulkifli Hasan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofjan Djalil, digantikan oleh Hadi Tjahyanto,
Pelantikan dua menteri dan tiga wakil menteri ini, dilakukan di Istana Negara, Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022), siang.
Turut hadir para menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Airlangga Hartarto dan ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, antara lain: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan presiden perihal pengangkatan dan pemberhentian para menteri dan wakil menteri. Yang nantinya disusul kemudian dengan pengucapan sumpah jabatan dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Jokowi dan para hadirin.
Zulkifli Hasan : Menteri Perdagangan (menggantikan Muhammad Lufti)
Hadi Tjahjanto : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Sofyan Djalil)
Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Surya Tjandra)
John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri
Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Sebagaimana diketahui, di periode kedua ini, Presiden Jokowi sudah tiga kali melakukan reshuffle. Pertama dilakukan setahun setelah pembentukan kabinet pada tahun 2019. Saat itu, Jokowi melantik enam menteri.
Di antaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama. Kemudian Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pelantikan keenam menteri tersebut digelar Rabu, 23 Desember 2020.
Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle empat bulan kemudian, tepatnya Rabu 28 April 2021. Dalam reshuffle kedua ini Jokowi menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Nadiem Makarim, yang sebelumnya menjabat Mendikbud diangkat sebagai Mendikbudristek.
Selain itu, Jokowi membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan mengangkat Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN. Jokowi membentuk Kementerian Investasi dan mengangkat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi sekaligus merangkap kepala BKPM.
Sementara itu, Ketua Forum Anti KongKalikong (FAKK), Ahmad Mabbarani, mengatakan, menteri yang paling rawan posisinya dicopot adalah Muhammad Lutfi, karena dianggap membuat kegaduhan dengan langkanya minyak goreng.
Ahmad Mabbarani juga menyebutkan, selain dianggap gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng, Muhammad Lutfi juga diduga terkait dengan kasus mafia minyak goreng yang saat ini disidik Kejaksaan Agung.
“Resufle ini belum greget, Jokowi masih perlu melakukan resufle lagi. Masih ada menteri yang kinerjanya nol, harusnya segera dicopot juga,” kata Ahmad Mabbarani.
Dia menambahkan, bahwa pencopotan Sofjan Djalil, semata-mata karena faktor politis saja. Sebab, Presiden kurang nyaman lagi bekerjasama dengan Sofjan Djalil karena dianggap terlalu banyak melingkar ke luar ke tokoh-tokoh yang berseberangan dengan kepentingan istana.
“Itu hak prerogatif presiden. Karena tidak nyaman lagi dengan Sofjan dan merasa lebih nyaman bekerjasama dengan Hadi Tjahyanto, jadi itu sah-sah saja kalau dia dicopot,” ujarnya.
Hanya saja, Ahmad Mabbarani menilai resufle yang dilakukan terhadap dua menteri belum bisa memberi efect terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang akan berakhir Oktober 2024 mendatang.
“Bisa ada resufle setia saat,  kalau Presiden mau resufle bisa dilakukan, tapi harus mengutamakan efektifitas dan lompatan kinerja,” pungkasnya. (roma)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini