Terkait Masalah Lahan, DPRD Maros Minta Pembangunan Pos Polantas di Desa Labuaja Dihentikan Sementara

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maros, H Abidin Said. (Foto: ist)
menitindonesia, MAROS – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maros, H Abidin Said, mendesak agar semua kegiatan di atas lahan Pos Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, agar dihentikan sementara.
“Proses penyelesaian masalah lahan sedang berlangsung. Tolong hargai proses yang sedang berlangsung. Kami sebagai wakil rakyat berdiri bersama rakyat. Tugas kami adalah menjaring dan menyuarakan aspirasi rakyat,” kata Abidin Said kepada wartawan, Selasa (29/8/2022).
Dia menambahkan, bahwa DPRD  Maros telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan pihaknya mengaku sedang mempersiapkan agenda turun melakukan peninjauan langsung di lapangan.
“Kami sementara mengumpulkan informasi, dan rencananya akan turun meninjau lahan di Kappang, Desa Labuaja itu,” ujar politikus Partai Nasdem itu.
Terkait rencana Polda Sulsel membangun Pos Polantas di atas lahan tersebut, Abidin mengaku pihaknya sangat mengapresiasi rencana tersebut. Apalagi, kata dia, pembangunan Pos ini dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di titik tersebut.
“Kita apresiasi rencana Polda bangun Pos Polantas, apalagi ini untuk mengatasi kemacetan, hanya saja rencana ini harus memperhatikan masalah lahan yang digunakan agar tidak terjadi gesekan dengan warga,” jelas Abidin Said.
Sebelumnya DPRD Maros menggelar RDP dan menghadirkan pemilik lahan yang akan dibanguni Pos Polantas tersebut, Nurbaeti Lanti, ahli waris Lanti Bin Page.
Saat RDP Nurbaeti menuturkan bahwa lahan tersebut milik orang tuanya sesuai dengan data pembayaran PBB.
“Keluarga besar kami rutin bayar pajak lahan ini,” ujar Nurbaeti.
Pada saat RDP, juga hadir Kepala Desa Labuaja, Asdar Nasir. Dia mengklaim lahan tersebut milik pemerintah daerah. Asdar juga menunjukkan sertifikat hak pakai yang mencakup lahan yang diklaim Nurbaeti Lanti.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maros, Muhammad Idrus menyarankan untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut, dilakukan peninjauan. “Perlu ada peninjauan, apakah lokasi tersebut memang sebagai milik desa atau bagaimana,” pungkasnya. (asrul nurdin)