Gelar Diskusi Marathon, GP MAK Hadirkan Aktivis 98 Bahas Soal Izin Penambangan Rakyat

Diskusi Marathon GP-MAK dorong pemerintah keluarkan IPR dan bayar utang negara dengan hasil SDA. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Gerakan Pemuda Milenial Antikorupsi (GP-MAK) menggelar diskusi marathon sebagai rangkaian hari antikorupsi dan hari hak asasi manusia yang diperingati setiap tanggal 9 dan 10 Desember.
Diskusi yang dipandu Akbar Endra (Aktivis 98) itu, menampilkan dua pembicara, yakni Koordinator GP-MAK, Nurul Arifah yang juga adalah Mahasiswi Universitas Negeri Makassar (UNM) dan mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Abdul Azis, SH. Diskusi ini mengangkat tema “Negara Kaya, Rakyat Makmur, Beri Kesempatan Rakyat Mengelolah Sumber Daya Alam Melalui IPR”
Koordinator GP-MAK Nurul Arifah mengatakan, diskusi yang digelar ini untuk menjaga pengelolaan sumber daya alam (SDA) negeri ini agar memberi efek ekonomi kepada rakyat dan kepada negara. Menurut Nurul, jika SDA dikelolah dengan benar, akan menjadi sumber pendapatan bagi negara dan hasilnya jauh lebih besar dari hutang negara yang ada saat ini.
“Bayangkan, jika SDA seperti batubara, nikel, emas dan minyak dikelolah dengan baik, kita akan jadi negara kaya. Apalagi kalau ini melibatkan partisipasi masyarakat melalui pertambangan rakyat, akan berefek pada kesejahteraan masyarakat,” kata Nurul Arifah usai diskusi di Posko GP-MAK, Jalan Urip Sumihardjo nomor 227, Makassar, Sabtu (10/12/2022).
Dengan kebijakan memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), lanjut Nurul, rakyat tidak lagi jadi penonton di wilayah tambang di atas lahan mereka. “Rakyat bisa menikmati hasil kekayaan alam dengan mengelolahnya sendiri melalui IPR tanpa merugikan pengusaha besar atau pemilik modal, tetapi mereka bisa tumbuh bersama,” ujarnya.
Dia menambahkan, bahwa GP MAK akan terus berjuang untuk menyelamatkan masa depan mereka nanti di negeri ini. Nurul mengatakan, bahwa salah satu yang bisa menjamin masa depan generasi milenial saat ini yakni pengelolaan SDA yang benar sehingga negara ini menjadi kaya dan sanggup membayar hutang.
“Pemerintah tidak boleh lagi berpikir membayar hutang negara dengan hutang, itu berdampak negatif bagi masa depan kami. Yang harus dilakukan bagaimana membayar hutang negara kita dengan memanfaatkan SDA yang ada secara baik dan benar, misalnya buka kesempatan rakyat berpartisipasi melalui IPR,” tegasnya.
Sementara Abdul Azis SH, mengatakan, IPR ini memang sudah saatnya didorong, karena pertambangan rakyat itu sudah diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba.
Dia mengatakan, penguasaan SDA secara besar-besaran kepada pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika tidak dibarengi dengan IPR justru akan menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan usaha antara rakyat dan pemilik modal.
“Ini harus dilakukan secara berbarengan karena sesuai visi Pak Jokowi, ini mewujudkan keadilan ekonomi dan membuka kesempatan yang sama antara pemilik modal dan rakyat yang minim modalnya,” ucap Abdul Azis.
Dia juga menyayangkan, jika selama ini yang kerap terjadi tambang rakyat diperhadapkan dengan aparat negara karena mereka tidak memiliki izin. Menurutnya, salah satu sektor yang paling rawan menimbulkan korupsi adalah perizinan, terutama izin pertambangan dan pajak.
Seharusnya, ujar Azis, pemerintah memberikan kemudahan bagi rakyat melakukan usaha tambang untuk mengelolah lahan 5 – 10 hektare, baik secara perorangan maupun melalui koperasi.
“Atas nama keadilan sosial dan keadilan ekonomi, maka IPR harus dibuka dan diberikan kepada rakyat yang mau mengais rezekinya melalui usaha pertambangan. Jangan ditutup dan jangan terkesan hanya yang difasilitasi dan bisa menikmati SDA negara ini hanya pemilik modal, oligarki atau kartel saja,” ujarnya.
Pembawa acara, Akbar Endra menyimpulkan bahwa hadirnya GP-MAK memantik semangat kebangsaan untuk menyelamatkan generasi dan masa depan negeri ini. Mantan koordinator Aliansi Mahasiswa Pro Demokrai (AMPD) era 98 itu, mengatakan, tidak ada alasan Indonesia bangkrut karena Indonesia negara yang dikaruniai Tuhan SDA dan kekayaan alam.
“Kalau dikelolah dengan baik, kita akan jadi negara makmur dan rakyat kita sejahtera,” tutupnya. (*)