Dirjen Kemendagri Bahtiar: KPU Banding atau Tidak, Tahapan Pemilu 2024 Tetap Jalan

menitindonesia, JAKARTA — Berbagai pihak angkat bicara mengenai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023), yang meminta KPU menunda tahapan Pemilu 2024.
Salah satu pihak yang angkat bicara, yakni Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.
“Putusan Pengadilan Negeri tidak berdampak apapun terhadap eksistensi UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan begitu pula eksistensi hukum UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024,” ungkap Dirjen Kemendagri Bahtiar, Selasa (7/3/2023).
Lanjut Dirjen berdarah Bugis ini, PN Tak memiliki otoritas mengubah substansi UUD dan UU.
“Bisa disebut putusan melampaui batasan wewenang disebut cacat hukum dan tak bernilai hukum,” kata Dirjen lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1995.
Maka dari itu, Dirjen Kemendagri yang dikenal akrab dengan kalangan jurnalis ini berpendapat bahwa KPU banding ataupun tak banding, tahapan Pemilu tetap dilanjutkan, dan penyelenggara Pemilu boleh abaikan substansi putusan PN terkait Pemilu.
“Kememdagri senantiasa konsisten bersama Komisi II DPR mendukung sukses penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemilu adalah amanah konstitusi, sebagai sarana suksesi kepemimpinan nasional secara ajek 5 tahun sekali,” sebut Pjs. Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020.
Kepentjngan negara yang lebih luas, dikatakan Dirjen Kemendagri Bahtiar harus diutamakan oleh siapapun penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.
“Pemilu tidak boleh terganggu oleh hal apapun termasuk potensi gangguan-gangguan produk-produk hukum atau aturan-aturan yang bisa menghambat suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam konstitusi dan UU,” tutur lelaki kelahiran Kabupaten Bone, 16 Januari 1973. (*)