menitindonesia, MAKASSAR – Peneliti pada Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan (LKP) Muhammad Asrul Nurdin, S.Pd, mengatakan kisruh yang terjadi di koalisi perubahan antara Partai NasDem dan Partai Demokrat, disebabkan karena persoalan penetapan siapa bakal cawapresnya Anies Baswedan.
“NasDem yang lebih awal mendeklarasikan Anies sebagai Capresnya, kemudian terkesan mau mendikte koalisinya siapa wakilnya Anies. Ya, pasti Demokrat keberatan dan minta supaya dipercepat pengumumannya,” kata Muhammad Asrul Nurdin di Makassar, Selasa (13/6/2023).
Kriteria cawapres Anies yang disepakati di koalisi perubahan, ujar Asrul, rotator politiknya mengarah ke AHY. Namun sejak awal, dia melihat sikap NasDem tidak merasa nyaman jika Anies kemudian memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Alasan mengulur waktu pengumuman yang dikemukakan tunggu dulu siapa paket Ganjar dan siapa paket Prabowo. Saya kira itu yang nanti dijadikan alasan untuk memilih cawapres Anies yang paling ideal, alternatif selain AHY,” ujarnya.
BACA JUGA:
Kalau Mau Koalisi Perubahan Solid, NasDem Harus Legowo Terima AHY Dampingi Anies
Asrul juga menuturkan, keinginan koalisi perubahan memilih cawapres ideal untuk Anies melalui kriteria yang sudah mereka sepakati, namun NasDem selalu memunculkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa atau mantan Panglima TNI Jenderal Purn Andika Perkasa dan terakhir Mahfud MD sebagai antitesa AHY.
“Tetapi, Khofifah, Andika maupun Mahfud belum pernah memberikan statemen bersedia dipasangkan dengan Anies. Malah Mahfud terang-terangan menolak dipasangkan sama Anies. Lucu juga ini. Khofifah dan Andika kesannya juga gitu. Yah, yang paling pas pilihannya memang segera umumkan saja Anies-AHY, biar lebih membumi, jangan main di awan-awan, kabur nanti,” jelas Muh Asrul Nurdin.
Dia juga menambahkan, sikap NasDem dan Anies yang mengulur-ulur waktu untuk memutuskan siapa bakal cawapres, karena mereka ingin mencari figur yang lebih ideal dari AHY dengan alasan, figur yang mereka pilih nanti memiliki pengalaman di pemerintahan.
“Sikap demokrat mendesak agar Anies segera mengumumkan siapa bakal cawapresnya sudah tepat. Kalau tak diumumkan segera, posisi demokrat bisa berakhir dipencundangi dan ibarat layang-layang putus nanti. Dianggap sekedar pelengkap koalisi saja,” ujarnya.
Selain itu, Muh Asrul, mengatakan, koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan itu, sebenarnya terbentuk secara terpaksa, karena PKS dan Demokrat sebagai partai oposisi tidak memiliki pilihan untuk bergabung dengan koalisi yang dibentuk oleh pemerintah.
Dia juga menilai sikap Demokrat yang terbuka dalam membangun komunikasi politik dengan partai di luar koalisi perubahan, langkah politik yang sangat cerdas dan elegan serta menjaga wibawa politiknya.
“Kan sekarang masih bakal calon, yah namanya bakal itu belum pasti, belum diusulkan kepada penyelenggara, proses politik di internal partai, saya lihat juga masih berdialektika,” ujar Asrul.
Sebeumnya, koalisi perubahan yang teridiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS, sepakat mengusung Anies Baswedan, calon Presiden yang dideklarasikan NasDem.
Untuk posisi Wakil Presiden, Anies diberi keleluasaan untuk mencari figur wakil sesuai dengan kriteria yang disepakati koalisi, terutama berkonstribusi dalam pemenangan. (andi endeng)
