Presiden Jokowi berbincang khusus dengan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melawan pihak-pihak pengganggu kedaulatan Indonesia.
Bahlil menuturkan, tugas itu disampaikan Jokowi karena berbagai pihak termasuk dana moneter internasional (IMF) menuntut Indonesia menghentikan kebijakan ekspor bijih nikel sejak 2020.
“IMF merekomendasikan agar pemerintah menghentikan kebijakan ekspor bijih nikel. Nah, apa perintah presiden, ‘Mas Bahlil lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh IMF,” kata Bahlil dalam festival Gen Z yang tayang di YouTube, Sabtu (8/7/2023), kemarin.
Tak hanya dari IMF, lanjut Bahlil, desakan yang sama juga bertubi-tubi datang dari Uni Eropa, bahkan menggugat Indonesia ke WTO (organisasi perdagangan dunia). Uni Eropa menggugat kebijakan hilirisasi bijih nikel.
Meskipun WTO mengabulkan keputusan Uni Eropa, ujar Bahlil, Presiden Jokowi melakukan banding atas putusan itu. “Kata Bapak Presiden waktu itu, negara ini sudah berdaulat, mau terus dan lawan. Ya akhirnya kita hadapi WTO, sekarang kita banding,” ujarnya.
Bahlil menuturkan, tugas itu diterimanya saat baru 4 hari menjabat menteri. Sebelumnya, ujar dia, dirinya juga adalah pengusaha tambang. “Saya harus menyetop ekspor nikel, di saat yang sama saya punya 300 ribu di pelabuhan. Tapi karena perintah presiden, harus saya lakukan,” tandasnya.
Seperti diketahui, kebijakan hilirisasi itu, menimngkatkan pendapatan negara. Menurut Bahlil, nilai ekspor dari hasil hilirisasi nikel naik hingga 10 kali lipat menjadi US$30 miliar. Angka itu, melampaui nilai ekspor dari tahun 2017-2018 yang hanya US$3,3 miliar. (AE).
