Soal Polemik PSEL, LSM-PILHI: Kalau Mau Dirikan Industri, Harus di KIMA

Suasana di TPA Antang. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Direktur Lembaga Swadaya Mayarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM-PILHI) Syamsir Anchi, mengatakan perdebatan mengenai lokasi TPA dan lokasi industri Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) tidak perlu menjadi polemik.
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi yang ada, maka TPA harus tetap berada di Antang, Kecamatan Manggala. “Karena lokasi TPA, secara teknis sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Makassar Nomor 1 tahun 2021,” kata Syamsir Anchi saat dikonfirmasi jurnalis media ini, Selasa (15/8/2023).
BACA JUGA:
Jadi Bintang Tamu di Acara Selamat Pagi Indonesia, Danny Pomanto Pastikan 11 Negara Terlibat di F8 Makassar
Menurut dia, TPA harus dibedakan dengan PSEL. Kata dia, PSEL merupakan industri dan memiliki cerobong asap, sehingga sesuai regulasi yang ada, harus dibangun di Kawasan Industri Makassar atau KIMA.
BACA JUGA:
2.398 PNS Pemprov Sulsel Dapat Satyalancana Karya Satya, Begini Pesan Andi Sudirman
Syamsir Anchi menambahkan, Proyek PSEL ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Yang namanya PSN, perencanaannya top down, dari atas ke bawah. Industri ini sangat strategis dan manfaatnya banyak, mengubah sampah menjadi energi listrik,” ujar dia.
Di Negara-negara maju seperti Denmark, Swiss, Amerika dan Perancis, ujar Syamsir, sudah melakukan proses pengolahan sampah menjadi energi listrik. “Kalau dicermati, teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik ini sebenarnya sangat sederhana, melalui proses yang dinamakan konversi thermal. Kalau tekniknya tepat, tidak mencemari lingkungan,” ujar pegiat gerakan anti korupsi dan lingkungan yang akrab dipanggil Anchi ini.
Terkait adanya polemik soal rencana pembangunan industri PSEL di Kecamatan Tamalanrea, Anchi mengatakan, tidak ada alasan untuk menolak sebab tata ruang Kota Makassar sudah menjadikan Kecamatan Tamalanrea sebagai kawasan industri. “Ini sudah ditetapkan sejak abad ke-20 oleh pemerintah. Yang masalah justru kalau industri ini dibangun di Antang,” ujarnya. (andi adhe zakaria)