menitindonesia, BULUKUMBA — Kerja keras penyidik Tipidkor Sat Reskrim Polres Bulukumba, membuahkan hasil. Terkuaknya dugaan korupsi.
Kasus yang menyeret Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba ini, tidak tanggung-tanggung berpotensi merugikan negara ratusan juta rupiah.
Kapolres Bulukumba AKBP Supryanto, SIK, MSi melalui Kasat Reskrim AKP Abustam, SH, MH dalam keterangannya menyampaikan, Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Bulukumba berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp240 juta.
Lebih jauh kata AKP Abustam, kasus dugaan korupsi yang tengah bergulir di meja aparat hukum Polres Bulukumba terkait dugaan korupsi bantuan program pangan lestari (P2L).
Sementara itu, Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Bulukumba Iptu Dodie Ramaputra, SH, MH menjelaskan, dari hasil pemeriksaan dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Bantuan Program Pangan Lestari (P2L) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari APBN T.A. 2022 telah ditemukan kerugian negara. Berdasarkan hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
Dari fakta penyelidikan, kata Iptu Dodie terduga pelaku AAM melakukan pemotongan anggaran sebanyak Rp20 juta terhadap 12 Kelompok Wanita Tani (KWT).
“Pengungkapan dari proses penyelidikan membuat terduga pelaku melalui keluarganya bersedia melakukan pengembalian uang negara, dengan menyetorkan langsung ke Kas Daerah. Proses ini terlaksana melalui kerjasama dan koordinasi Kepolisian dengan Inspektorat selaku APIP,” papar Iptu Dodie.
Iptu Dodie melanjutkan, perkara korupsi tentu tidak terlepas dari kerugian negara. Namun jika yang bersangkutan mampu mengembalikan kerugian negara (recovery aset) maka kasusnya tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan.
“Kecuali pengembalian uang negara dilakukan saat proses penyidikan maka proses hukumnya tidak akan gugur,” sebut Kanit Tipidkor. Dengan dikembalikannya uang tersebut, maka kasus ini dihentikan.
Secara umum dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) terdiri dari komponen sarana perbenihan, demplot, pertanaman dan sarana pasca panen. Yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan peningkatan pendapatan. (*)