FOTO: Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat menyampaikan pidato kemenangan berdasarkan hasil quic count di Istora Senayan, Jakarta Rabu (14/2/2024), lalu. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, meskipun sudah unggul hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 2024, belum membahas secara terbuka komposisi kabinetnya. Namun, desas desus kandidat menterinya mulai mencuat.
Berawal pada rapat Komisi III dengan Kemenkumham mengenai naturalisasi pemain sepakbola. Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Supriansa, menyebut Habiburokhman dari Gerindra sebagai calon Menkumham.
“Doktor Habiburrokhman, Insya Allah akan menjadi Menteri Hukum dan HAM,” kata Supriansa dalam rapat Komisi III dengan Kemenkumham di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (7/3/2024), kemarin.
Pernyataan Supriansa tersebut, memantik desas-desus komposisi susunan kabinet Prabowo-Gibran nanti. Peneliti pada Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan (LKP) Muhammad Asrul Nurdin, S.Pd., mengatakan jika kriteria Menkumham direkrut dari kader parpol, ia menyarankan Prabowo agar jatah Menkumham diberikan ke kader Partai Golkar.
Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar ini, mengatakan Prabowo-Gibran bakal memimpin pemerintahan periode 2024-2029 sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga, Prabowo-Gibran akan membentuk kabinetnya untuk mengimplementasikan program dan janjinya selama kampanye Pilpres 2024.
“Lazimnya pembentukan pemerintahan baru, sejumlah pos kementerian dan lembaga strategis bakal menjadi rebutan partai koalisi pendukung. Yang pasti mereka nanti akan minta jatah menteri,” kata Muhammad Asrul saat dimintai komentarnya, Jumat (8/3/2024).
Menurutnya, politik bagi-bagi kursi adalah hal biasa, apalagi bagi partai pendukung yang telah bekerja keras memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. “Jadi Pak Prabowo punya hak prerogatif menentukan kabinetnya, harus menentukan separuh menterinya diisi kalangan parpol, separuh lagi diisi kalangan profesional, termasuk keterwakilan perempuan,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan, bahwa pembentukan kabinet Prabowo-Gibran ini dilakukan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Komposisi kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial dan di media online, kata dia, sebatas wacana publik saja. “Bisa dipertimbangkan, bisa juga diabaikan,” ucap Asrul.
Pos kementerian yang akhir-akhir ini sering menjadi sorotan publik yakni posisi Menteri Keuangan (menkeu), menkumham dan Menteri Sosial (mensos). Untuk pos menkeu, ujar Muhammad Asrul, sebaiknya diisi oleh kalangan profesional yang tidak terafiliasi dengan parpol.
Sedangkan pos menkumham dan mensos yang saat ini diisi oleh kader parpol, Yasona Laoly (PDIP) dan Tri Rismaharini (PDIP), disarankan tetap diisi oleh parpol pengusung.
“Sebaiknya Pak Prabowo nanti mempertimbangkan agar Golkar diberi jatah Menkumham dan Demokrat diberi jatah Mensos. Golkar kan memiliki Bakumham yang konsen pada pembenahan sektor hukum. Dulu pernah dipimpin Pak Muladi dan juga jadi Menteri Kehakiman di era Presiden Habibie,” ujar Muhammad Asrul
Untuk Demokrat, lanjut dia, selama ini identik dengan program BLT dan selalu menyuarakan agar program pro rakyat yang dicetuskan semasa era Presiden SBY itu dilanjutkan. “Jadi cocok dikasih jatah Mensos. Demokrat juga diminta agar mendorong kader perempuan mengisi posisi mensos menggantikan Risma,” jelas Muhammad Asrul.
Belum Memikirkan Komposisi Kabinet
Dikonfirmasi secara terpisah kepada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengenai desas-desus susunan kabinet, mengatakan bahwa Prabowo-Gibran belum terpikirkan membentuk tim transisi untuk menyusun komposisi kabinet pemerintahan.
Namun, Muzani memastikan bahwa Prabowo-Gibran memegang teguh komitmennya, kelak akan tetap melanjutkan pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. “Pak Prabowo tidak berpikir perlu ada tim transisi sebagai sebuah cara untuk transisikan kekuasaan dari yang lama ke yang baru. Karena menurut Pak Prabowo, kan ini keberlanjutan,” ujar Muzani beberapa waktu lalu. (AE)
