Prabowo Perintahkan Basuki Bangun Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di Otorita IKN

FOTO: Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuldjono. (ist)

menitindonesia, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa proses pembangunan di IKN hingga saat ini masih terus berjalan dan sedang menyiapkan pembangunan infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif.
“Saya mendapat perintah dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif,” kata Basuki saat bertemu wartawan di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).
BACA JUGA:
Budi Gunawan: Prabowo Perintahkan Aparat Tak Ragu, Tegas Berantas Korupsi
Dia membantah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa pembangunan di Otorita IKN akan melambat. Basuki menegaskan, tidak ada pembatalan pembangunan di Otorita IKN. “Nggak ada perlambatan pembangunan di Otorita IKN. Nggak tahu, ya, kalau beliau di PU,” ujar Basuki.
Bahkan Basuki mengungkapkan, saat ini dirinya sedang mengajukan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025. Sebelumnya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan senilai Rp 6,3 triliun.
BACA JUGA:
Gagal Jadi Ketum PMI, Agung Laksono Bikin Tandingan, JK: Dasar Pemecah Belah
“Karena ada perintah Pak Presiden untuk mulai membangun kantor yudikatif, legislatif, dan perhuniannya, kami sedang mengajukan tambahan anggaran ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Menteri Keuangan,” tutur Basuki.

Komentar Menteri PU

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan IKN tidak 100 persen on track atau sesuai jadwal yang direncanakan sebelumnya. Pasalnya, pemerintah saat ini memiliki prioritas lain, salah satunya swasembada pangan. Kementerian PU pun akan berfokus pada penyediaan air untuk lahan persawahan.
“Pembangunan IKN lambat sekali, ya enggak. Sekadar mundur dikit. Prioritas saja yang berbeda,” kata Dody kepada wartawan di Kementerian PU, Jumat (6/12), lalu.
Dody mengungkapkan, perlambatan pembangunan IKN disebabkan adanya persoalan anggaran. “Pemerintah beru mencari investor untuk menanamkan modal. Duitnya kan terbatas. Kami baru cari duit. Kalau ada yang mau membangun, dengan senang hati, monggo,” kata Dody.
(AE)