Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda tagih blueprint Program 3 Juta Rumah, realisasi janji prabowo atau omong kosong Menteri PKP?
menitindonesia, JAKARTA – Program 3 juta rumah per tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto menghadapi kritik tajam dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi V, Syaiful Huda, menyoroti belum adanya dokumen road map atau blueprint dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi dasar pelaksanaan program ambisius ini.
“Ini menjadi ganjalan kami dalam mengawal program 3 juta rumah secara utuh,” kata Syaiful pada Kamis (9/1/2024).
BACA JUGA:
Patrick Kluivert Mau Membuktikan Ramalan Gus Dur tentang Timnas Indonesia di Piala Dunia
Menurut Syaiful, tanpa dokumen peta jalan, Komisi V tidak memiliki kejelasan terkait stakeholder yang terlibat, skema pembiayaan, insentif pemerintah, maupun regulasi yang menjadi payung hukum program ini.
Bahkan, kebutuhan riil rumah bagi masyarakat hingga model arsitektur dan lahan yang akan digunakan juga masih belum diketahui. “Kami di Komisi V tentu tetap menunggu blueprint program ini,” tambahnya.
Desakan DPR: Jangan Sampai Jadi Guyonan
Desakan serupa juga disampaikan Lokot Nasution, anggota Komisi V Fraksi Demokrat. Ia meminta Kementerian PKP segera menyusun matriks kerja agar DPR bisa memahami kebutuhan teknis dan memberikan dukungan konkret.
BACA JUGA:
Tiba di Malaysia, Prabowo Disambut Pejabat Tinggi dan Jajar Kehormatan
“Kami tidak mau masyarakat melihat program 3 juta rumah ini sebatas guyonan,” tegas Lokot.
Sebelumnya, dalam rapat kerja DPR pada 3 Desember 2024, Menteri PKP Maruarar Sirait menjanjikan blueprint program ini rampung pada akhir tahun. Namun, hingga awal Januari 2025, dokumen tersebut belum juga diserahkan.
Syaiful mengungkapkan, akibat minimnya informasi, masyarakat mulai salah paham terkait mekanisme program ini. Ia menerima laporan dari asosiasi pengembang perumahan bahwa sejumlah pembeli membatalkan pemesanan rumah atau bahkan meminta kembali uang muka dengan asumsi rumah akan diberikan gratis. “Cetak biru penting untuk menjawab persoalan seperti itu,” kata dia.
Respons Kementerian PKP: Masih Proses Penyusunan
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan bahwa dokumen blueprint masih dalam tahap penyusunan. Ia berjanji dokumen tersebut akan segera dipaparkan di DPR setelah undangan diterima.
“Tergantung undangan DPR. Kami tunggu,” kata Fahri usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pada Rabu, 8 Januari 2025.
Program 3 juta rumah merupakan salah satu janji besar dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Keberhasilannya akan menjadi bukti konkret dari visi pembangunan nasional sekaligus realisasi dari harapan masyarakat akan akses hunian yang layak. Namun, tanpa dokumen dan rencana kerja yang jelas, program ini terancam menjadi sekadar janji kosong.
(akbar endra – AE)
