menitindonesia, BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (7/2/2025) siang.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pertahanan negara merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan bangsa, dengan perlindungan rakyat sebagai prioritas utama.
“Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama yang kita pegang adalah asas perlindungan, yang berarti asas pertahanan,” tegas Prabowo dalam sambutannya.
Dewan Pertahanan Nasional sebenarnya telah lama diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pada Pasal 15, yang mengatur pembentukan lembaga ini.
BACA JUGA: 23 Kepala Daerah Terpilih di Sulsel Akan Dilantik Prabowo, Berikut Daftarnya!
Namun, baru di era kepemimpinan Prabowo, lembaga ini akhirnya direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.
“Butuh waktu 22 tahun sejak Undang-Undang ini disahkan hingga akhirnya kita bisa mewujudkan Dewan Pertahanan Nasional. Ini adalah langkah strategis bagi keamanan dan stabilitas negara kita,” kata Prabowo.
Dalam sidang tersebut, Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Sjafrie Sjamsoedin, melaporkan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam memberikan masukan kebijakan dan langkah-langkah pertahanan kepada Presiden.
“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara akan merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama lima tahun ke depan,” jelas Sjafrie.
Agar operasionalnya berjalan optimal, Dewan Pertahanan Nasional kini sedang menyusun struktur organisasi dan tata kerja. Lembaga ini akan diperkuat oleh tiga kedeputian utama, yaitu Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi.
“Deputi-deputi ini akan bekerja sama dalam menyusun strategi pertahanan nasional yang responsif terhadap dinamika global serta tantangan geopolitik yang terus berkembang,” lanjut Sjafrie.
Dengan terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pertahanan negara dan memastikan kebijakan strategis yang lebih terarah demi menjaga kedaulatan Indonesia.
