menitindonesia, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya perlawanan dari sejumlah pejabat di birokrasi yang ia sebut sebagai “raja kecil”. Mereka, kata Prabowo, merasa memiliki kekuasaan tak tersentuh dan bahkan menolak perintah efisiensi anggaran di kementerian mereka.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025).
BACA JUGA:
Prabowo: Anggaran Harus untuk Rakyat, Bukan untuk Jalan-jalan Pejabat!
“Ada yang melawan saya dalam birokrasi. Mereka merasa kebal hukum dan sudah menjadi raja kecil,” tegas Prabowo.
Meski tidak menyebut nama, Prabowo menyinggung bahwa ada wartawan hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diperintahkan untuk menyerangnya. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi perlawanan tersebut.
“Saya lebih takut emak-emak daripada mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU (Tentara Nahdlatul Ulama/Muslimat NU) mendukung saya,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran untuk Program Prioritas
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan agar program-program prioritas pemerintah bisa berjalan maksimal. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG) dan perbaikan sekolah rusak yang jumlahnya kini mencapai 330 ribu bangunan, sementara anggaran hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah.
BACA JUGA:
Rudianto Lallo Minta KY Perketat Pengawasan terhadap Disparitas Putusan Korupsi
Untuk itu, Prabowo menegaskan pemangkasan anggaran perlu dilakukan di berbagai sektor, terutama pengeluaran yang dianggap mubazir seperti kunjungan kerja luar negeri dan focus group discussion (FGD) yang dinilai tidak efektif jika tak dibarengi tindakan nyata.
“Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, dan yang berpotensi untuk ‘nyolong’ (korupsi) dihentikan serta dibersihkan,” kata Prabowo.
Prabowo juga menekankan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri akan dikurangi, kecuali untuk kepentingan negara atau tugas belajar.
Ini menunjukkan keseriusan Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran, meski mendapat tantangan dari pihak-pihak yang merasa terganggu. Namun, apakah kebijakan ini akan berjalan efektif? Publik akan terus mengawal implementasinya.
(akbar endra)
