menitindonesia, MAKASSAR – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengalami keterlambatan pencairan, membuat para pegawai harap-harap cemas.
Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh, pembayaran TPP selalu dilakukan tepat waktu setiap tanggal 5 bulan berjalan. Namun, di era Pj Gubernur Sulsel yang baru, Prof Fadjry Djufry, pembayaran kali ini mengalami penundaan.
Prof Fadjry menegaskan komitmennya untuk meneruskan kebijakan positif pendahulunya, terutama dalam menjaga kesejahteraan ASN dan Non-ASN di Sulsel.
“Kami tetap berkomitmen untuk menjaga dan meneruskan langkah-langkah positif yang sudah dirintis, termasuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai,” kata Prof Fadjry, dikutip Jumat (14/02/2025).
BACA JUGA:
Reklamasi Pulau Lae-lae Terbengkalai, PT Yasmin Digugat Pemprov Sulsel
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Dr Jufri Rahman, mengungkapkan alasan di balik keterlambatan ini. Menurutnya, pembayaran TPP Tahun Anggaran 2025 belum bisa dilakukan karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Pemberian TPP setiap Tahun Anggaran harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kemendagri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58. Saat ini, Pemprov Sulsel telah menyampaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan dan sedang menunggu validasi,” jelas Jufri Rahman.
Jufri menekankan pentingnya mengikuti prosedur administrasi yang berlaku guna menghindari potensi penundaan lebih lama atau pemotongan Dana Transfer Umum oleh Kementerian Keuangan.
Selain menunggu persetujuan, Pemprov Sulsel juga mengingatkan ASN untuk segera menyelesaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025 melalui aplikasi e-Kinerja. Pasalnya, pemberian TPP didasarkan pada capaian kinerja dan tingkat disiplin pegawai.
“Kami harap ASN dapat bersabar. Kami berkomitmen untuk segera membayarkan TPP setelah persetujuan dari Kemendagri keluar,” tambahnya.
Jufri juga berharap agar keterlambatan ini tidak mengendurkan semangat kerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga para ASN tetap optimistis dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berupaya agar masalah ini segera terselesaikan,” tutupnya.
