menitindonesia, MAKASSAR – Ratusan guru di Kota Makassar yang tergabung dalam Aliansi Guru Sertifikasi menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Balai Kota pada Rabu (12/2) lalu.
Mereka menuntut pencairan tunjangan sertifikasi yang sudah tertunda selama enam bulan ke 278 guru. Tak hanya berhenti di situ, para guru juga berencana mendatangi kediaman Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, pada Jumat (14/2) untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung.
Menanggapi desakan tersebut, Wali Kota Danny Pomanto memastikan pihaknya segera menyelesaikan masalah ini. Ia telah memerintahkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, untuk mencari solusi konkret agar tunjangan guru bisa segera cair.
BACA JUGA:
Buka Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD, Danny Pomanto Minta Perkuat Konektivitas Antar OPD
“Segera kita benahi, sudah saya perintahkan ke Kadisdik. Pasti kita urus, apalagi kalau ini diperintahkan oleh pusat,” ujar Danny pada Jumat (14/2/2025).
Danny mengaku baru mengetahui permasalahan ini awal pekan ini. Sebelumnya, ia hanya mendapat laporan terkait keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama dua bulan.
“Yang saya tahu itu PPPK yang tertunda dua bulan. Tapi kalau tunjangan sertifikasi, infonya baru masuk kemarin. Kasihan, akan langsung kita benahi,” tambahnya.
Sementara itu, Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi disebabkan oleh lambatnya validasi data guru. Menurutnya, masalah ini tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga di berbagai daerah lain.
“Keterlambatan validasi data guru menyebabkan SK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terlambat terbit. Tanpa adanya SK, Kementerian Keuangan tidak bisa mentransfer dana ke daerah,” ujar Nielma.
Ia menduga, keterlambatan ini diperparah oleh masifnya penginputan data di akhir tahun, yang membuat sistem validasi menjadi lambat.
“Akhir tahun biasanya banyak yang serentak menginput data. Mungkin sistem tidak langsung bisa memvalidasi. Masalah ini bahkan dialami di daerah lain, termasuk dosen juga,” pungkasnya.
