Akbar Endra, kini bekerja sebagai Jurnalis Menit Indonesia, tinggal di Jakarta.
Oleh Akbar Endra (Jurnalis Menit Indonesia)
menitindonesia – SEJAK awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus dibangun berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip ini menempatkan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional, sejajar dengan BUMN dan sektor swasta dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.
Dalam berbagai pidatonya, Prabowo menekankan, koperasi tidak boleh hanya menjadi wadah usaha kecil, tetapi harus memiliki peran strategis dalam industri nasional. Salah satu langkah ambisiusnya adalah mendorong koperasi untuk membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) dan memiliki smelter sendiri. Dengan keterlibatan koperasi dalam industri ini, diharapkan nilai tambah produk dalam negeri dapat meningkat dan posisi koperasi di sektor industri semakin kuat.
Selain itu, koperasi juga didorong untuk mengambil peran dalam penyaluran pupuk subsidi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum koperasi. Mekanisme ini bertujuan menekan harga pupuk dan mempermudah akses bagi petani, sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.
Strategi Menteri Budi Arie dalam Mewujudkan Visi Prabowo
Untuk mewujudkan gagasan besar Presiden, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi telah merancang 16 program prioritas yang akan dijalankan pada 2025. Salah satu program unggulan adalah menjadikan koperasi sebagai pemasok utama dalam Program Makan Gratis, yang diinisiasi Prabowo. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan mencegah stunting, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat, karena melibatkan koperasi petani, peternak, dan nelayan dalam rantai pasok pangan.
Selain sektor pangan, koperasi juga dilibatkan dalam penyaluran pupuk subsidi, bekerja sama dengan Bulog untuk stabilisasi harga beras, serta mengembangkan industri tekstil koperasi guna mengurangi impor pakaian anak-anak usia 0-12 tahun. Langkah ini bertujuan memperkuat industri dalam negeri dan membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Budi Arie juga melihat potensi koperasi dalam sektor energi terbarukan. Kementerian Koperasi sedang mengembangkan skema koperasi produsen energi biomassa, yang diharapkan bisa menjadi solusi alternatif untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang bisnis berbasis lingkungan bagi koperasi.
Revisi Regulasi dan Efisiensi Anggaran
Meskipun koperasi mendapat dukungan penuh dari pemerintah, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyesuaian anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang mengalami pengurangan dari Rp473,31 miliar menjadi Rp317,48 miliar pada 2025. Namun, Budi Arie memastikan bahwa pemangkasan ini tidak akan menghambat program prioritas, karena strategi efisiensi dan optimalisasi anggaran akan diterapkan.
Selain itu, ada 22 regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Perkoperasian selesai pada Maret 2025. Revisi ini diharapkan mampu memberikan payung hukum yang lebih fleksibel dan progresif, sehingga koperasi bisa berkembang lebih pesat tanpa terhambat aturan birokratis yang kaku.
Meningkatkan Peran Generasi Muda dalam Koperasi
Salah satu tantangan terbesar dalam perkembangan koperasi saat ini adalah minimnya keterlibatan generasi muda. Banyak anak muda yang menganggap koperasi sebagai model bisnis lama yang kurang menarik dan tidak inovatif. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Koperasi telah menyiapkan strategi rebranding koperasi dengan pendekatan digitalisasi dan modernisasi.
Saat ini, koperasi mulai didorong untuk memanfaatkan platform digital dalam manajemen keuangan dan operasionalnya, sehingga lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh anggotanya. Dengan cara ini, generasi milenial dan Gen Z diharapkan tertarik untuk terlibat dalam koperasi, baik sebagai anggota maupun sebagai penggerak utama.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan skema koperasi startup, yang memungkinkan anak muda mendirikan usaha berbasis koperasi dengan akses pendanaan yang lebih fleksibel dan dukungan dari ekosistem digital nasional.
Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Masa Depan
Dengan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dan strategi konkret yang telah disusun oleh Menteri Budi Arie, koperasi diharapkan bisa kembali menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Jika semua program ini berjalan sesuai rencana, koperasi bukan hanya menjadi model ekonomi berbasis gotong royong, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membangun kesejahteraan rakyat.
Prabowo selalu menekankan bahwa ekonomi Indonesia harus berpihak pada rakyat dan berlandaskan asas kekeluargaan. Kini, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa semua rencana besar ini dapat diwujudkan secara nyata, sehingga koperasi benar-benar mampu menghadapi tantangan zaman dan menjadi kekuatan ekonomi utama bagi Indonesia.
