Prof. Taruna Ikrar, Kepala BPOM RI, ilmuwan yang satu dekade lalu disebut “Penakluk Dunia” dan kini memimpin pengawasan obat serta pangan nasional.
Oleh Akbar Endra (Staf Ahli Kepala BPOM RI Bidang Media SosiaL dan Humas)
menitindonesia, OPINI — Saya membuka Instagram. Muncul di lini masa saya unggahan Prof. Taruna Ikrar dari akun IG @taruna_ikrar. Ia membagikan kembali sebuah kliping berita Media Indonesia, edisi Kamis, 18 Februari 2016.
Ya, satu dasawarsa lalu.
Judulnya masih saya ingat: “Mimpi Jadi Penerus Bapak Kedokteran Dunia”. Dia termasuk satu dari lima dokter di dunia yang ahli di bidang farmakologi, kardiologi, neurologi, dan elektrofisiologi. Berbeda dengan dokter yang biasanya fokus satu bidang, Taruna menggabungkan: Farmakologi, Kardiologi, Neurosains dan Elektrofisiologi.
Saat itu, ia digambarkan sebagai ilmuwan Indonesia yang memilih bertahan dengan paspor Garuda meski peluang menjadi warga negara Amerika Serikat terbuka lebar. Seorang diaspora akademik dengan reputasi multidisipliner—menggabungkan farmakologi, kardiologi, neurologi, dan elektrofisiologi dalam satu spektrum keilmuan yang jarang dimiliki satu orang.
Saya menatap unggahan itu agak lama.
Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat. Dalam satu dekade, banyak orang berubah arah, sebagian kehilangan idealisme, sebagian lain larut dalam sistem. Tetapi unggahan itu seperti pengingat bahwa perjalanan seorang ilmuwan tidak selalu linear.
Hari ini, ia tidak lagi berada di laboratorium California. Ia kembali ke tanah air dan memimpin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), lembaga yang menentukan keamanan obat dan pangan bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia.
Namanya: Taruna Ikrar. Punya delapan gelar professor.
Saya mengenalnya jauh sebelum jabatan itu melekat. Kami sama-sama ditempa dalam dinamika organisasi mahasiswa di Makassar. Ia pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ujung Pandang—ruang yang tidak hanya melatih retorika, tetapi juga membentuk keberanian berpikir dan keteguhan sikap.
Di forum-forum itulah saya melihat satu hal yang tidak berubah hingga hari ini: kegelisahan intelektualnya.
Ia tidak pernah puas pada jawaban dangkal. Ia terbiasa mengurai persoalan hingga ke akar. Bahkan ketika perdebatan di kampus sering kali emosional, ia tetap mencari argumen berbasis nalar. Sikap itu yang saya lihat kembali sekarang—hanya medan pertarungannya berbeda.
Jika dulu yang diperdebatkan adalah arah gerakan mahasiswa, kini yang diputuskan adalah nasib regulasi yang berdampak pada jutaan orang.
Kliping Media Indonesia edisi 18 Februari 2016 yang mengangkat Prof. Taruna Ikrar sebagai salah satu “Penakluk Dunia”. Satu dasawarsa kemudian, ia kembali ke tanah air dan memimpin BPOM RI, menjaga keamanan obat dan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Sains, Regulasi, dan Ujian Integritas
Memimpin BPOM bukan perkara sederhana. Di sana, sains bertemu dengan kepentingan ekonomi. Regulasi bersinggungan dengan tekanan politik. Keputusan teknis dapat berubah menjadi polemik publik dalam hitungan jam.
Sebagai Staf Ahli Kepala BPOM RI Bidang Media Sosial dan Humas, saya berada cukup dekat untuk melihat proses itu. Banyak keputusan yang tampak sederhana di permukaan ternyata melewati diskusi panjang, telaah ilmiah, dan pertimbangan risiko yang tidak ringan. Ia memahami bahwa satu tanda tangan bisa menentukan keamanan konsumsi publik.
Dalam salah satu rapat internal, ia pernah mengatakan, “Regulasi adalah perlindungan.” Kalimat itu terdengar singkat, tetapi menuntut keberanian—terutama ketika regulasi harus ditegakkan di tengah tekanan.
Sepuluh tahun lalu, Media Indonesia menyoroti pilihannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Itu adalah keputusan personal yang sarat idealisme. Kini, idealisme itu menemukan bentuk yang lebih konkret: mengelola institusi negara dengan orientasi pada keselamatan publik.
Sebagai sahabat, saya menyadari bahwa memimpin lembaga negara berbeda dengan memimpin organisasi mahasiswa. Di kampus, perdebatan berakhir dengan kritik atau dukungan. Di birokrasi, keputusan bisa berdampak pada industri, pasar, dan kepercayaan masyarakat.
Namun ada satu kontinuitas yang terasa: ia tidak alergi pada kritik. Ia memahami bahwa lembaga pengawas justru harus siap diawasi. Ia mendorong komunikasi yang terbuka, bukan defensif. Ia sadar bahwa di era digital, transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan.
Di sinilah saya melihat perpaduan antara ilmuwan dan pemimpin. Ilmuwan bekerja dengan presisi dan kesabaran. Pemimpin bekerja dengan ketegasan dan arah. Tidak mudah memadukan keduanya. Terlalu ilmiah bisa lamban, terlalu politis bisa kehilangan substansi. Keseimbangan itulah yang terus diupayakan.
Sebagai aktivis, lalu jadi jurnalis yang kemudian masuk ke dalam sistem, saya sering bertanya: apakah idealisme dapat bertahan ketika bersentuhan dengan kekuasaan? Pengalaman menunjukkan, banyak yang berubah ketika seseorang memasuki ruang kebijakan.
Pada dirinya, saya melihat upaya menjaga jarak antara prinsip dan kompromi. Tentu tidak ada kepemimpinan yang bebas dari tekanan. Namun arah kompasnya tetap jelas: keberpihakan pada kepentingan publik.
Kini, kepentingan itu bukan lagi wacana gerakan mahasiswa, melainkan keamanan obat, mutu pangan, dan perlindungan konsumen di seluruh negeri. Ia tidak lagi berbicara tentang perubahan dalam abstraksi, tetapi tentang keputusan konkret yang menentukan apakah suatu produk layak beredar atau tidak.
Unggahan Instagram itu mungkin sederhana. Hanya kliping lama yang dibagikan ulang. Tetapi bagi saya, ia seperti cermin perjalanan: dari “penakluk dunia” menjadi penjaga keselamatan publik.
Dan mungkin di situlah makna “penakluk” menemukan tafsir barunya—bukan menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan ego, tekanan, dan kepentingan demi keselamatan masyarakat.
