menitindonesia, MAKASSAR – Menjelang akhir masa jabatannya, Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menyampaikan pesan penting kepada pasangan pemimpin baru Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Mulia).
Ia mengingatkan mereka akan tantangan besar dalam mengelola birokrasi, terutama kecenderungan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilainya kerap membentuk “kerajaan kecil” di dalam pemerintahan.
Danny secara blak-blakan mengungkapkan bahwa sikap sejumlah SKPD sering kali berubah-ubah tergantung situasi.
“SKPD ini saya bilang ‘tomat’ sebentar tobat, sebentar kumat. Kalau dimarahi, mereka tobat, tapi setelah itu mulai lagi membangun kerajaan sendiri,” katanya, Minggu (16/2/2025).
Untuk mengatasi masalah ini, Danny menyarankan agar pemerintahan Appi-Aliyah melakukan penyegaran birokrasi secara berkala, dengan melakukan rotasi jabatan setiap dua tahun sekali.
BACA JUGA:
Komandan Yonmarhanlan VI Makassar dan Wali Kota Saling Berpamitan
Menurutnya, langkah ini dapat mencegah dominasi kelompok tertentu yang berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan.
“Setiap dua tahun harus ada pergantian. Kalau lebih dari itu, biasanya mereka mulai membangun kerajaan sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Danny menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi pemimpin baru, terutama dalam mengelola lebih dari 35 ribu pegawai dengan berbagai kepentingan dan ego yang berbeda.
Ia menekankan, Makassar sebagai kota metropolitan membutuhkan pemimpin yang kuat, adaptif, dan mampu menjadi penghubung untuk membangun organisasi yang solid serta efektif.
“Butuh pemimpin yang bisa menjadi konektor. Organisasi ini harus sehat, efektif, dan cepat,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Danny menyarankan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar untuk segera menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) guna menyelaraskan visi dan strategi pemerintahan ke depan.
Ia menilai Rakorsus dapat menjadi wadah bagi pemerintahan baru untuk memastikan kesinambungan program pembangunan yang telah berjalan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pemerintahan baru akan dilakukan secara bertahap.
“Sementara ini, program masih berpedoman pada RPJMD era Danny Pomanto. Setelah pelantikan, kami akan mulai menyusun RPJMD baru yang diperkirakan rampung dalam enam bulan,” jelasnya.
Zul menekankan bahwa kesinambungan program pemerintahan sebelumnya sangat penting agar pembangunan tetap berjalan efektif. Ia berharap pertemuan intens dengan tim transisi bisa terus dilakukan untuk memastikan tidak ada program yang terputus.
