menitindonesia, JAKARTA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya angkat suara terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat di Magelang. Jokowi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan dan bukan ranah partai politik.
“Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” ujar Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2/25).
BACA JUGA:
Berseregam Militer, Chaidir Syam Memulai Hari Pertama Retret di Magelang
Jokowi menegaskan bahwa kepala daerah yang telah dilantik semestinya tetap menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya, kepala daerah dipilih oleh rakyat untuk melayani kepentingan negara, bukan kepentingan lain.
“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” kata Jokowi.
Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP untuk Tidak Hadir
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.
BACA JUGA:
KPK Tahan Hasto Kristiyanto: Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan Makin Panas!
Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2). Arahan tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi surat tersebut.
Bagi mereka yang telah dalam perjalanan menuju Magelang, Megawati meminta agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP.
PDIP Tak Tunjuk Plt Sekjen Usai Penahanan Hasto
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen setelah Hasto resmi ditahan KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menegaskan bahwa saat ini kendali partai langsung berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis malam.
Ia juga menegaskan bahwa semua unsur partai, termasuk fraksi PDIP di DPR, harus menunggu instruksi langsung dari Megawati terkait langkah politik selanjutnya.
Dengan pernyataan Jokowi yang menegaskan bahwa retreat adalah agenda pemerintahan, serta instruksi Megawati yang melarang kepala daerah PDIP untuk hadir, dinamika politik antara mantan Presiden dan partainya semakin menarik untuk diikuti.
(akbar endra)
