Harga obat di Indonesia masih tinggi? Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjawabnya dengan langkah strategis: TNI akan memproduksi obat sendiri lewat pabrik farmasi militer yang telah direvitalisasi, dan menyuplai langsung ke apotek-apotek desa melalui koperasi Kopdes Merah Putih—sebuah terobosan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dan menekan ketergantungan pada obat impor.
menitindonesia, JAKARTA – Sebuah langkah strategis dan visioner diluncurkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Rabu (30/4), ia mengungkap bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memproduksi obat-obatan sendiri melalui pabrik farmasi militer yang telah direvitalisasi. Obat-obatan tersebut nantinya akan disalurkan ke masyarakat desa lewat koperasi berbasis desa bernama Kopdes Merah Putih.
“Selama ini harga obat masih tinggi, dan ini menjadi keluhan masyarakat. Maka, kita revitalisasi laboratorium farmasi militer menjadi pabrik obat pertahanan negara,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, produksi obat-obatan oleh TNI ini tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan militer, tetapi juga akan memperkuat jaringan apotek desa melalui koperasi yang akan dibentuk secara nasional.
Infografis distribusi obat TNI
Suplai Langsung ke Apotek Desa
Skema distribusi ini akan dilakukan melalui Kopdes Merah Putih, koperasi desa yang dirancang menjadi garda terdepan distribusi obat dengan harga lebih terjangkau. “Obat yang diproduksi di pabrik pusat ini akan disuplai ke apotek-apotek desa melalui jaringan koperasi tersebut,” kata Sjafrie.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun kedaulatan kesehatan nasional, mengurangi ketergantungan pada obat impor, dan meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan kesehatan yang layak.
Permasalahan Rumah Sakit TNI: 29 Belum Terakreditasi
Selain isu farmasi, Menhan Sjafrie juga menyinggung persoalan rumah sakit TNI. Dari total 145 RS milik institusi TNI di seluruh Indonesia, sebanyak 29 rumah sakit diketahui belum terakreditasi. Penyebab utamanya adalah minimnya SDM kesehatan dan lemahnya layanan dasar.
Untuk mengatasi hal ini, Sjafrie mendorong Universitas Pertahanan untuk memperkuat kapasitas pendidikan tenaga medis dan mempercepat lahirnya tenaga kesehatan berkualitas.
Menhan juga menyambut baik keputusan Kementerian Kesehatan yang memberikan izin kepada dokter spesialis asing untuk berpraktik di rumah sakit milik institusi, meski tidak secara individu. “Ini kabar baik untuk peningkatan layanan medis,” tambahnya.
