menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menjadikan pembangunan wilayah kepulauan sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam Musrenbang yang digelar secara terbuka di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025), Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan komitmennya. Efisiensi anggaran harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan dari pembangunan masyarakat kepulauan.
“Musrenbang kali ini tidak hanya formalitas, ini bentuk keterbukaan dan keterlibatan publik. Kita ingin pembangunan benar-benar menyentuh seluruh warga, termasuk di pulau-pulau,” ujarnya.
Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan Appi adalah minimnya pasokan listrik di beberapa pulau yang hanya aktif 3–4 jam sehari. Menurutnya, ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal keadilan.
BACA JUGA:
Perda Parkir Segera Disahkan, Pemkot Makassar Siap Tertibkan Parkir dan Tutup Celah Kebocoran PAD
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh berlarut. Tahun depan, alokasi anggaran akan difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur dasar di wilayah pulau,” tegasnya.
Appi menilai bahwa efisiensi anggaran bukan semata penghematan, melainkan strategi untuk mengalihkan dana ke sektor-sektor vital. Termasuk peningkatan konektivitas antarpulau, perbaikan jalan, akses air bersih, serta penguatan kualitas SDM di wilayah kepulauan.
Kegiatan Musrenbang ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran Forkopimda Kota Makassar. Dalam forum tersebut, Appi menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai penghematan APBN dan APBD.
“Makassar bukan hanya soal daratan. Warga di pulau juga berhak menikmati hasil pembangunan. Pembangunan kita ke depan harus inklusif dan tidak diskriminatif,” imbuh Appi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat dalam menyelesaikan tantangan besar seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial.
Tak hanya bicara lokal, Appi mengaitkan arah pembangunan Makassar dengan visi besar nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut Makassar sebagai simpul strategis di Kawasan Timur Indonesia dan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif. Ini adalah peta jalan masa depan kota. Harus disusun bersama, dikawal bersama, dan manfaatnya dirasakan bersama,” tutupnya.
