Jelang Iduladha, Pemprov Sulsel Siaga Inflasi: Fatmawati Minta TPID Bergerak Cepat

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sulsel. (Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Iduladha 2025.
Hal itu disampaikan Fatmawati dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sulsel yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (28/5/2025). Rapat turut dihadiri para bupati/wali kota, Forkopimda, dan pimpinan OPD se-Sulsel.
Menurutnya, inflasi Sulsel pada April 2025 tercatat sebesar 1,91% secara bulanan (month-to-month) dan 2,28% secara tahunan (year-on-year), masih dalam rentang target nasional, namun menunjukkan tren kenaikan yang perlu diantisipasi.
“Trennya terus meningkat dan harus diwaspadai. Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” tegas Fatmawati.

BACA JUGA:
Gubernur Sulsel Berangkat Haji, Wagub Fatmawati Ambil Alih Tugas Pemerintahan

Komoditas penyumbang inflasi tertinggi antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng. Pemprov Sulsel meminta daerah memantau pasokan di sentra produksi dan segera melaporkan jika ada gangguan distribusi.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan optimalisasi penggunaan aplikasi Sigap Sultan, platform digital neraca pangan yang dikembangkan Pemprov Sulsel untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah.
Dalam konteks digitalisasi, Fatmawati menyebut bahwa penerapan sistem digital di sektor pemerintahan bukan sekadar alat, melainkan strategi penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.
“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” ujarnya. Ia mendorong seluruh pemerintah daerah mempercepat skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), terutama dalam hal pembayaran Person to Government.
Sebagai panduan strategis, Pemprov Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulsel 2025–2027 yang mengintegrasikan empat pendekatan utama untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Empat pilar dalam roadmap tersebut meliputi:
  1. Keterjangkauan harga, melalui penguatan pasar penyeimbang, GPM, dan sistem pembayaran digital.
  2. Ketersediaan pasokan, dengan mendukung produksi pangan lokal, mandiri benih, dan penguatan fasilitas penyimpanan seperti cold storage.
  3. Kelancaran distribusi, melalui perbaikan logistik, fasilitasi distribusi antarwilayah, dan kerja sama antardaerah.
  4. Komunikasi efektif, lewat integrasi data harga dan pasokan, edukasi publik, dan koordinasi antar-TPID.
Fatmawati berharap, dengan sinergi antarlembaga serta pemanfaatan teknologi, Sulsel dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi menjelang hari-hari besar keagamaan nasional.