menitindonesia, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar pada tahun 2025 untuk mempercepat penurunan angka stunting. Dana tersebut tersebar ke sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam program intervensi lintas sektor.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menyatakan bahwa alokasi terbesar disalurkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam menekan prevalensi stunting yang pada tahun 2023 tercatat mencapai 34 persen, menurut Survei Kesehatan Nasional.
“Rp18 miliar itu bukan angka kecil. Anggaran ini tersebar di OPD strategis yang menangani kesehatan, infrastruktur dasar, hingga edukasi keluarga dan perlindungan anak,” kata Muetazim saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/6/2025).
BACA JUGA:
Pemkab Maros Rancang TPA Baru untuk Camba, Cenrana, dan Mallawa
Muetazim mengungkapkan, hasil survei stunting tahun 2024 untuk Maros masih dalam proses pengolahan. Meski begitu, ia optimistis terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya. “Maros termasuk enam daerah yang hasil surveinya belum dirilis. Tapi kami yakin tren menurun,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Maros saat ini menjalankan delapan aksi konvergensi penurunan stunting, mulai dari analisis situasi, rencana kegiatan, hingga tahap pemantauan dan evaluasi.
Muetazim menekankan pentingnya edukasi gizi sejak pra-kehamilan sebagai strategi pencegahan jangka panjang. “Stunting bukan hanya soal bayi yang lahir. Penanganannya harus dimulai sejak pasangan merencanakan pernikahan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa edukasi tentang pola makan sehat, gizi ibu hamil, hingga asupan anak usia dini menjadi fokus utama dalam program intervensi.
Selain itu, keterlibatan kader desa dan lembaga kemasyarakatan juga diperkuat. Mereka menjadi ujung tombak penyuluhan langsung ke masyarakat. “Kita bentuk kesadaran dari hulu—dari keluarga. Perubahan perilaku ini jadi kunci utama,” tutup Muetazim.
Langkah ini sejalan dengan target nasional dalam percepatan penurunan stunting dan pencapaian SDGs 2030.
