menitindonesia, MAKASSAR – Sebanyak 1.746 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Lapangan Karebosi, Senin pagi (23/6/2025).
Pelantikan ini menandai berakhirnya penantian panjang ribuan tenaga honorer, sebagian di antaranya telah mengabdi selama lebih dari dua dekade.
Turut hadir dalam prosesi tersebut Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran pejabat Pemkot Makassar, serta keluarga para pegawai yang dilantik.
Adapun formasi PPPK yang dilantik terdiri dari 1.523 tenaga teknis, 58 tenaga kesehatan, dan 165 tenaga guru. Komposisi berdasarkan jenis kelamin mencatat 867 laki-laki dan 879 perempuan. Berdasarkan golongan, mayoritas berada di Golongan 5 (845 orang) dan Golongan 9 (793 orang), sementara sisanya tersebar di Golongan 1, 3, 7, dan 10.
BACA JUGA:
Komitmen di 100 Hari Kerja, Munafri – Aliyah Resmikan Makassar Creative Hub
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan berlangsung murni berdasarkan hasil seleksi dan tanpa intervensi.
“Tidak ada jalan belakang dalam pengangkatan ini. Semua yang berdiri di sini adalah hasil kerja keras dan kelulusan Anda sendiri,” tegasnya.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga menyampaikan tiga pesan utama kepada para PPPK yang baru dilantik: menjaga integritas dengan tidak menggadaikan SK, memberikan pelayanan prima dengan wajah ramah, dan menjaga profesionalisme dalam bekerja, terutama dalam menyeimbangkan urusan kantor dan rumah tangga.
“ASN bukan sekadar hadir di kantor, tapi harus hadir melayani masyarakat. Jangan karena beda pilihan politik, lalu pelayanannya bengkok,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap ASN perempuan, Pemkot Makassar berencana menyediakan ruang penitipan anak di lingkungan kantor pemerintahan.
“Ini bentuk komitmen kami agar ibu-ibu ASN bisa bekerja dengan tenang,” jelasnya.
Pengangkatan ini tidak hanya mengubah status ribuan honorer menjadi pegawai pemerintah resmi, tapi juga memberi mereka akses terhadap gaji tetap, jaminan sosial, dan kepastian karier di birokrasi. Namun Appi menegaskan, pengangkatan ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
“Pemerintah butuh ASN yang betul-betul bekerja dan memberi dampak, bukan yang hanya duduk di balik meja,” tandasnya.
