menitindonesia, SIDRAP – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona 3 Sulsel yang mencakup Sidrap, Parepare, Pinrang, Barru, Pangkep, dan Enrekang.
Pertemuan digelar di Kantor Bupati Sidrap, Selasa (16/9/2025), dan dirangkaikan dengan Capacity Building TPID yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulsel bersama Pemprov Sulsel.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulsel pada Agustus 2025 tercatat 0,04 persen (mtm), terutama dipicu harga beras yang masih tinggi. Inflasi tahun kalender untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 5,12 persen (ytd), melampaui target indikatif 3,33 persen.
Jufri Rahman menegaskan perlunya penguatan distribusi untuk menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas penyumbang inflasi.
BACA JUGA:
Dampingi Sekjen Kemendes di Workshop Nasional, Sekda Sulsel Usul Jadi Lokus Baru Program TEKAD
“Pesan Ibu Wagub agar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak dan memperluas jenis komoditi pada program mandiri benih,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperbarui data neraca pangan secara rutin, mengkaji pembentukan BUMD pangan sebagai penampung hasil panen petani, dan menyusun regulasi cadangan pangan daerah.
Forum HLM menghasilkan kesepakatan langkah pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, pemda didorong memperluas program listrik masuk sawah, penggunaan bibit unggul, dan pompanisasi agar produksi padi bisa mencapai tiga kali panen per tahun.
Di hilir, BULOG diminta memperbanyak penyaluran beras SPHP dan menambah pasokan minyak goreng “Minyak Kita”.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama, menyebut lima quick wins pengendalian inflasi: penyaluran beras SPHP masif, GPM fokus komoditas penyumbang inflasi, perluasan gerakan tanam bawang-merah–rica–tomat (barito), optimalisasi cold storage dengan peran BUMD, dan penggunaan mesin D’Ozone untuk memperpanjang masa simpan hortikultura.
“Langkah ini akan menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan menekan tekanan harga sehingga inflasi pangan dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” kata Wahyu.
BI mencatat Sulsel tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan wilayah sendiri, tetapi juga memasok provinsi lain termasuk Papua. Wahyu menekankan pentingnya kolaborasi antar-TPID agar pengendalian inflasi berjalan konsisten.
Pertemuan ditutup dengan pemaparan langkah pengendalian inflasi dari masing-masing kepala daerah atau perwakilannya. Jufri optimistis koordinasi lintas daerah mampu menjaga harga tetap stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel.
