menitindonesia, MAROS – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Maros, Marjan Massere, meminta Pemerintah Kabupaten Maros memprioritaskan penanganan Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Kecamatan Simbang, yang rubuh beberapa waktu lalu.
Marjan menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan rehabilitasi jembatan masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah.
“Bisa diusulkan untuk anggaran 2026,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
Menurut Marjan, Dinas PU baru mengalokasikan Rp3 miliar untuk 2026. Namun, jumlah itu jauh dari kebutuhan total pembangunan yang mencapai Rp25 miliar berdasarkan hasil perhitungan teknis.
“Semoga bisa kita selesaikan,” katanya.
BACA JUGA:
Baru Diperbaiki, Jembatan di Pakere Maros Kembali Rubuh
Ia menambahkan DPRD akan memantau perkembangan fiskal daerah pada semester kedua. Harapannya ada tambahan dana transfer dari pemerintah pusat yang dapat dialokasikan untuk pembangunan jembatan tersebut.
“Mudah-mudahan ada dana transfer yang bisa dianggarkan untuk perbaikan jembatan,” ujarnya.
Marjan juga memastikan bahwa Jembatan Haji Bohari telah resmi dihibahkan keluarga Haji Bohari kepada pemerintah daerah. Ia memahami keresahan warga akibat akses yang terganggu, namun meminta masyarakat tetap bersabar menunggu proses pembangunan.
“Pemerintah sedang berupaya maksimal. Sebenarnya ada akses lain, tapi jauh,” tutupnya.
Terpisah, Bupati Maros Chaidir Syam menegaskan pembangunan ulang jembatan memang tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menyebut kondisi konstruksi jembatan sudah tidak layak dan harus dibongkar total.
“Dulu kita memang takut kalau hanya rehab biasa, karena menurut konsultan harus dirobohkan total. Konstruksinya sudah tidak tahan lagi,” ujarnya.
Chaidir mengatakan langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah mempersiapkan pembersihan lokasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
