Kepala BPOM RI, Prof Taruna Ikrar -- Sepanjang Desember 2025, BPOM mencatat capaian strategis nasional mulai dari nilai sempurna reformasi hukum, kualitas kebijakan unggul, hingga integritas lembaga yang dinilai terjaga—hasil kerja kolektif seluruh insan BPOM.
Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menutup 2025 dengan capaian nasional strategis: nilai sempurna reformasi hukum, kebijakan unggul, transparansi publik, dan integritas yang dinilai terjaga oleh KPK—sebuah penanda bahwa kepercayaan negara dibangun lewat kerja, bukan retorika.
menitindonesia, JAKARTA — Bulan Desember 2025 menjadi momentum penegasan arah bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap kinerja dan integritas lembaga negara, BPOM justru menutup tahun dengan rangkaian capaian yang saling menguatkan: reformasi hukum bernilai sempurna, kualitas kebijakan yang diakui unggul, transparansi informasi publik, serta integritas kelembagaan yang dinilai terjaga.
Capaian tersebut membentuk satu narasi besar—bahwa negara dapat bekerja secara tegas, bersih, dan konsisten, bukan melalui retorika, melainkan melalui sistem yang berjalan.
Reformasi Hukum Bernilai Sempurna
Puncak capaian BPOM pada akhir tahun ini tercermin dari Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025. BPOM meraih nilai sempurna 100,00 dengan predikat AA (Istimewa)—kategori tertinggi yang relatif jarang dicapai kementerian/lembaga.
Penilaian ini menakar sejauh mana regulasi disusun secara harmonis, dilaksanakan secara konsisten, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta dunia usaha. Dalam konteks BPOM, reformasi hukum tidak berhenti pada penyusunan aturan, tetapi diterjemahkan dalam praktik pengawasan obat dan makanan yang presisi serta berkeadilan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI dan menjadi penanda bahwa reformasi hukum BPOM dinilai tidak simbolik, melainkan fungsional.
Kebijakan Dinilai Unggul
Tak hanya kuat dari sisi hukum, kualitas kebijakan BPOM juga memperoleh pengakuan nasional melalui IKK Award 2025 dengan predikat “Lembaga dengan Kualitas Kebijakan Unggul” dari Kementerian PANRB.
Penghargaan ini menilai kebijakan dari hulu ke hilir—mulai dari perencanaan berbasis data dan risiko, proses pengambilan keputusan, hingga dampak kebijakan di lapangan. Dalam sektor pengawasan obat dan makanan yang sangat sensitif, kebijakan dituntut untuk melindungi kesehatan publik tanpa menghambat inovasi dan daya saing industri.
Pengakuan ini menempatkan BPOM sebagai institusi yang dinilai mampu menjaga keseimbangan tersebut.
Transparansi yang Konsisten
Di bidang keterbukaan informasi, BPOM kembali mempertahankan Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada pertengahan Desember.
Predikat ini menegaskan komitmen BPOM dalam membuka akses informasi publik secara aktif, akurat, dan bertanggung jawab—terutama terkait pengawasan obat, makanan, dan produk kesehatan. Di tengah maraknya disinformasi, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting bagi kepercayaan publik.
Integritas Dinilai Terjaga
Aspek integritas menjadi pilar penting dalam capaian BPOM tahun ini. Melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan skor 80,03 kepada BPOM dengan status “TERJAGA”.
Penilaian ini mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal, pencegahan korupsi, serta budaya organisasi. Status “terjaga” menunjukkan bahwa risiko diakui dan dikelola secara sadar melalui sistem, bukan diabaikan atau ditutupi.
Penguatan dari Dalam Organisasi
Selain capaian eksternal, BPOM juga menutup tahun dengan penguatan internal melalui Rapat Evaluasi Nasional BPOM 2025. Sejumlah unit kerja memperoleh apresiasi atas inovasi pelayanan, kompetisi inovasi (KOIN), serta penguatan unit Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Hal ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan BPOM tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi mengalir hingga unit teknis dan daerah—ruang di mana pengawasan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Apresiasi Kerja Kolektif
Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan BPOM.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan pegawai BPOM di pusat maupun daerah. Capaian ini adalah buah dari kerja bersama yang konsisten, fokus pada target, dan berpegang teguh pada nilai dan integritas,” ujar Taruna, Senin (22/12/2025).
Ilmuan dunia itu menekankan, bahwa menjaga kepercayaan publik bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, melainkan menjaga martabat lembaga negara dalam setiap keputusan.
“Integritas bukan hanya nilai yang dinilai, tetapi sikap yang harus dijaga setiap hari. Yang kita jaga bukan hanya kinerja, tetapi juga kehormatan institusi,” katanya.
Menurut Taruna, penghargaan dan pengakuan yang diterima BPOM menjadi pengingat agar seluruh jajaran tetap bekerja disiplin dan tidak berpuas diri. “Kami memaknai capaian ini sebagai tanggung jawab untuk terus bekerja senyap, konsisten, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Rangkaian capaian BPOM sepanjang Desember 2025 memperlihatkan bahwa negara hadir ketika sistem bekerja. Reformasi hukum yang tuntas, kebijakan yang berkualitas, transparansi yang dijaga, serta integritas yang terukur menjadi fondasi kepercayaan publik.
Di tengah ekspektasi masyarakat yang kian tinggi, capaian ini menjadi penanda bahwa birokrasi Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh—asal dijalankan dengan disiplin, kepemimpinan yang jernih, dan komitmen pada kepentingan publik. (AE)
