menitindonesia, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Makassar belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat menjelang tahun 2026.
Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, yang meminta pemerintah kota kembali memfokuskan pembangunan pada program-program utama sesuai janji kepala daerah.
Menurut Fahrizal, hingga saat ini sebagian program unggulan masih lebih terlihat dari sisi administrasi dan laporan, sementara manfaat langsung di lapangan belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.
“Kalau melihat data yang ada, yang paling terlihat itu Makassar Creative Hub. Tapi sejauh ini dampaknya lebih banyak terlihat di laporan aplikasi Lontara, sementara manfaat langsung ke masyarakat masih belum begitu terasa,” kata Fahrizal, Minggu (11/1/2026).
BACA JUGA:
Tiga Ranperda Strategis Disetujui, Pemkot–DPRD Makassar Sepakati Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Ia menyebut, program seragam sekolah gratis menjadi salah satu isu yang paling sering dikeluhkan warga setiap kali anggota DPRD turun menyerap aspirasi masyarakat.
“Setiap turun ke masyarakat, pertanyaan yang paling sering muncul itu soal seragam gratis. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota, terutama dinas teknis di bidang pendidikan,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, Fahrizal juga menyoroti rencana pembangunan stadion di kawasan Untia yang hingga kini dinilai belum menunjukkan progres yang jelas. DPRD berharap proyek tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Kami berharap pembangunan stadion bisa segera berjalan dan terealisasi sebelum masa jabatan wali kota dan wakil wali kota berakhir,” katanya.
Sebagai mitra kerja di bidang kesejahteraan masyarakat, Komisi D DPRD Makassar, lanjut Fahrizal, masih menerima banyak keluhan warga terkait bantuan sosial dan pendidikan, baik saat masa reses maupun melalui laporan langsung masyarakat.
“Dua hal yang paling sering disampaikan masyarakat memang bantuan sosial dan pendidikan,” jelasnya.
Terkait bantuan sosial, Fahrizal menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima secara berkala agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Data penerima bantuan sosial harus terus diperbarui supaya yang menerima benar-benar warga yang layak dan memang tinggal di wilayah tersebut,” tegasnya.
Sementara di sektor pendidikan, ia menilai persoalan tidak hanya terkait seragam gratis, tetapi juga menyangkut beasiswa serta penerimaan peserta didik baru yang dinilai masih perlu pembenahan.
“Masalah pendidikan ini cukup kompleks, mulai dari seragam gratis, beasiswa, sampai penerimaan siswa baru yang kemarin sempat carut-marut. Ini semua harus dibenahi,” katanya.
Memasuki 2026, DPRD berharap Pemerintah Kota Makassar dapat menunjukkan realisasi konkret dari program-program unggulan yang telah dijanjikan, dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
“Fokus utama tetap harus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” pungkas Fahrizal.
