menitindonesia, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat guna mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, Rabu (28/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan keuangan daerah, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Kota Makassar.
“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni untuk mendiskusikan beberapa hal strategis terkait keberlanjutan pembangunan kota,” ujar Munafri.
Dalam pertemuan itu, Munafri didampingi Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar Andi Ardi Rahadian dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah. Kehadiran jajaran tersebut menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam memperkuat tata kelola pendapatan dan keuangan daerah.
BACA JUGA:
Makassar Raih UHC Award 2026, Kepesertaan JKN Tembus 98 Persen
Munafri menjelaskan, salah satu fokus pembahasan adalah penguatan sistem dan skema keuangan daerah agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan pembangunan.
“Kami membahas bagaimana menjaga keuangan daerah, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan berpihak pada pembangunan Kota Makassar,” katanya.
Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih cermat dan inovatif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dengan adanya kebijakan efisiensi, daerah dituntut lebih efektif dan kreatif agar APBD tetap mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, pertemuan tersebut turut membahas mekanisme perubahan nama Perusahaan Daerah (Perseroda) milik Pemkot Makassar, termasuk skema keuangan dan penyertaan modal ke depan. Pembahasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan mendukung penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Munafri juga mengundang Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berkunjung ke Kota Makassar guna memberikan arahan dan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap Pak Dirjen bisa berkunjung ke Makassar dan memberikan penguatan kepada ASN dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Munafri juga meminta arahan terkait pengelolaan dan penataan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu BUMD strategis yang berperan penting dalam pelayanan dasar masyarakat.
“Alhamdulillah respons Pak Dirjen sangat baik. Ke depan tentu komunikasi dan koordinasi akan terus kami lakukan,” kata Munafri.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendukung optimalisasi APBD, termasuk melalui pemanfaatan aset daerah dan BUMD, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus.
Menurutnya, optimalisasi keuangan daerah juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga pada sektor-sektor potensial untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kolaborasi dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah dan pendapatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar juga melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, pada Selasa (27/1/2026). Rangkaian pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat agar kebijakan daerah sejalan dengan regulasi nasional.
