menitindonesia, MAROS — Untuk kali pertama, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros menggelar Bapenda Award sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan wajib pajak yang taat aturan. Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Mall Maros, Rabu (28/1/2026).
Puluhan wajib pajak dari berbagai sektor menerima penghargaan atas kepatuhan dan kontribusinya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.
Selain pemberian penghargaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris).
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengapresiasi inisiatif Bapenda Maros yang dinilainya sebagai langkah konkret dalam memberikan penghargaan kepada masyarakat yang konsisten memenuhi kewajiban perpajakan.
“Ini merupakan bentuk terima kasih kepada masyarakat dan wajib pajak yang patuh dan taat. Alhamdulillah, kontribusi mereka sangat mendukung pembangunan di Kabupaten Maros,” kata Chaidir.
Pemkab Maros, kata dia, juga menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk mempercepat implementasi Kabupaten Digitalisasi Finansial, dengan fokus utama pada perluasan transaksi non-tunai berbasis Qris di berbagai sektor publik.
BACA JUGA:
Anggaran Perjalanan Dinas Pemkab Maros Dipangkas Rp2 Miliar pada 2026
Chaidir mengakui penerapan Qris di Maros masih memiliki sejumlah tantangan. Namun, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memaksimalkan penggunaannya, terutama di titik-titik belanja publik seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga toko ritel.
“Kami berharap masyarakat bisa beralih ke transaksi digital. Termasuk ASN, ada imbauan khusus agar menjadi contoh dalam menggunakan Qris saat berbelanja dan bertransaksi,” lanjutnya.
Terkait kinerja pendapatan daerah, Chaidir mengungkapkan Bapenda Maros berhasil mencatatkan realisasi pendapatan yang melampaui target 100 persen pada tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah daerah tidak ingin berpuas diri.
Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat sejumlah rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti guna mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah.
“Kita bersyukur capaian kemarin melampaui 100 persen. Sekarang fokus kita adalah menjalankan rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan capaian tahun ini bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Ricky Satria, mengapresiasi komitmen Pemkab Maros dalam mendorong digitalisasi keuangan daerah. Ia menilai Maros sebagai salah satu daerah paling progresif dalam penerapan transaksi non-tunai di Sulawesi Selatan.
“Pemanfaatan teknologi membawa banyak manfaat, mulai dari kecepatan transaksi, mencegah kebocoran, hingga memudahkan monitoring keuangan secara real time,” kata Ricky.
Menurutnya, dukungan langsung dari Bupati Maros menjadi faktor penting dalam percepatan digitalisasi, termasuk di pusat perbelanjaan dan objek wisata.
“ASN harus menjadi role model. Jika ekosistem Qris terbentuk di pasar, sekolah, hingga warung kopi, maka akselerasi ekonomi digital di Maros akan bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
