menitindonesia, MAROS — Isu kekerasan dan pemenuhan hak anak menjadi perhatian serius di Kabupaten Maros. Untuk memperkuat langkah pencegahan, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Maros di Kantor DPRD Maros, Rabu (28/1/2026).
Audiensi tersebut membahas penguatan sinergi antara lembaga perlindungan anak dan legislatif daerah dalam menekan angka kekerasan terhadap anak serta memastikan Maros menjadi daerah yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Komnas PA Sulsel memaparkan sejumlah program kerja yang saat ini dijalankan. Fokus utama meliputi edukasi perlindungan anak sejak dini, penguatan sistem pencegahan kekerasan di tingkat masyarakat, hingga mekanisme pendampingan bagi anak korban kekerasan.
Komnas PA menekankan pentingnya dukungan kebijakan daerah dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh.
BACA JUGA:
DPRD Maros Kritik Minimnya Armada Damkar di Wilayah Cemara
“Kami ingin memastikan setiap anak di Maros mendapatkan haknya dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Kolaborasi dengan legislatif sangat penting untuk memperkuat payung kebijakan perlindungan anak,” demikian disampaikan perwakilan Komnas PA Sulsel.
Ketua DPRD Kabupaten Maros menyambut positif inisiatif tersebut. Ia mengapresiasi peran aktif Komnas PA dalam mengawal isu perlindungan anak, khususnya dalam menjaga masa depan generasi muda di Sulawesi Selatan.
“Kami mendukung penuh program-program Komnas Perlindungan Anak. Ini menyangkut kepentingan terbaik bagi anak-anak kita di Kabupaten Maros,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Maros siap mengoptimalkan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan guna mendukung terciptanya ekosistem perlindungan anak yang terpadu dan berkelanjutan.
Audiensi ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal semata, melainkan menjadi awal kerja sama jangka panjang. Sinergi antara Komnas PA dan DPRD Maros diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) secara nyata.
