menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan peran strategis Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri silaturahmi dan pengarahan kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar yang digelar di Pantai Bosowa, Minggu (8/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.
Munafri menekankan bahwa pelayanan publik dan kebersihan lingkungan menjadi dua fokus utama yang harus dijalankan secara konsisten oleh RT/RW di wilayah masing-masing.
“RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif. Mereka adalah ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga,” ujar Munafri.
Ia menyebut RT/RW memiliki legitimasi yang sama dengan kepala daerah karena dipilih langsung oleh masyarakat. Karena itu, amanah tersebut harus dibalas dengan kerja nyata dan kehadiran aktif di tengah warga.
“RT/RW dan Wali Kota sama-sama dipilih masyarakat. Artinya, tanggung jawab ini harus dijalankan dengan pelayanan maksimal,” katanya.
BACA JUGA:
Wali Kota Makassar Resmikan Lab School, Siapkan Program Guru Belajar ke Luar Negeri
Munafri juga mengingatkan agar tidak ada RT/RW yang abai terhadap tugas. Ia menegaskan tidak ingin menerima laporan terkait RT/RW yang malas, tidak responsif terhadap keluhan warga, atau enggan menjalankan program pemerintah.
“Saya tidak mau dengar ada RT/RW yang tidak mau mendengar keluhan warga atau tidak mau menjalankan program pemerintah,” tegasnya.
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan RT/RW untuk menyelesaikan persoalan sosial di Kota Makassar. Ia menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah, pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya tidak mau lagi lihat warga kesulitan berobat di Puskesmas atau susah mendapatkan pekerjaan. Ini harus kita kerjakan bersama RT/RW,” ujarnya.
RT dan RW diminta aktif melaporkan persoalan di wilayah masing-masing kepada lurah dan camat, mulai dari persoalan sosial, infrastruktur, hingga lingkungan.
Selain pelayanan, isu kebersihan lingkungan menjadi perhatian khusus. Munafri meminta RT/RW serius mengelola sampah dari sumbernya dan mendorong partisipasi warga menjaga kebersihan.
Pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan penghargaan bagi RT/RW terbaik pada akhir tahun, dengan hadiah mencapai ratusan juta rupiah.
“Kebersihan adalah dasar dari kesehatan. Ini bentuk keseriusan kita menjaga lingkungan,” kata Munafri.
Ia mendorong pemanfaatan bank sampah dan kerja bakti rutin. Menurutnya, sampah plastik yang memiliki nilai jual Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram bisa menjadi tambahan pendapatan warga.
Terkait retribusi sampah, Munafri menegaskan pembebasan biaya hanya diberikan kepada warga kurang mampu, salah satunya yang memiliki daya listrik 900 watt.
“Kalau tinggal di perumahan real estate, tidak bisa minta gratis. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga memperkenalkan aplikasi pengaduan digital Lontara. Seluruh RT/RW diwajibkan mengunduh aplikasi tersebut untuk memantau dan meneruskan aduan warga.
Ia menegaskan aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam dua hari akan langsung masuk ke ponsel pribadinya.
“Masalah jalan, sampah, dan drainase harus cepat diselesaikan. Alhamdulillah, banjir tahun ini jauh berkurang,” ujarnya.
Munafri juga mengingatkan RT/RW untuk meninggalkan sekat politik dan kepentingan kelompok. Seluruh RT/RW diminta fokus menyukseskan program pembangunan pemerintah kota.
“Tidak ada lagi orangnya A, B, atau C. Semua adalah orangnya Wali Kota Makassar,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial yang adil dan transparan, serta melarang praktik nepotisme di tingkat RT/RW.
“Tidak boleh lagi ada cerita bansos hanya untuk keluarga RT atau RW. Bantuan harus tepat sasaran,” katanya.
Dalam paparannya, Munafri juga menyinggung sejumlah program prioritas, seperti seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub untuk anak muda, perluasan akses air bersih PDAM, hingga pembangunan Stadion Untia yang ditargetkan rampung pada 2027–2028.
Di akhir arahannya, Munafri menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memberantas pungutan liar di tingkat kelurahan dan meminta RT/RW turut mengawasi jalannya pemerintahan.
“RT dan RW adalah pilihan masyarakat. Amanah ini harus dijaga demi kesejahteraan warga Kota Makassar,” pungkasnya.
