Kepala BPOM RI Taruna Ikrar memimpin rapat koordinasi di Balai Besar POM Pekanbaru, Riau, meski berlangsung di hari libur. Kunjungan kerja ini difokuskan pada pengawalan Program Makan Bergizi Gratis agar mutu dan keamanan pangan anak tetap terjaga hingga ke daerah.
Di hari libur, Kepala BPOM Taruna Ikrar tetap bekerja. Dari Pekanbaru, ia memimpin pengawasan Program Makan Bergizi Gratis agar mutu dan keamanan pangan anak tetap terjaga.
menitindonesia, PEKANBARU — Saat sebagian aparatur negara menikmati waktu libur, sebuah ruang rapat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Senin (16/2/2026), justru hidup oleh diskusi serius. Laptop terbuka, berkas menumpuk, dan catatan lapangan berpindah tangan. Negara, pada momen-momen tertentu, tidak mengenal jeda.
Di ruang itulah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., memimpin langsung kunjungan kerja ke Pekanbaru. Kunjungan ini untuk melalkukan kerja pengawasan yang menuntut kehadiran pimpinan hingga ke lapangan.
Fokus utama kunjungan tersebut adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—program prioritas Presiden yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025—berjalan sesuai tujuan dan regulasi. Pemerintah memandang MBG sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Mengawal MBG Demi Masa Depan Bangsa
Bagi Taruna Ikrar, MBG tidak berhenti pada distribusi makanan. Program ini menyangkut mutu, keamanan, serta kesinambungan pangan yang dikonsumsi anak-anak Indonesia. Di titik inilah peran BPOM menjadi krusial: memastikan setiap mata rantai, dari produksi hingga konsumsi, memenuhi standar yang ditetapkan negara.
“kami ingin memastikan program Makan Bergizi Gratis ini, apa yang dikonsumsi anak-anak kita aman, bermutu, dan berkelanjutan. Di situlah BPOM hadir penuh, dari hulu sampai hilir,” ujar Taruna Ikrar di sela rapat koordinasi di Pekanbaru.
Selain mengawal MBG, BPOM juga melakukan monitoring pelaksanaan program hilirisasi sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Hilirisasi di sektor obat dan makanan tidak hanya berbicara soal industri dan nilai tambah ekonomi, tetapi juga perlindungan konsumen serta kedaulatan bangsa di bidang kesehatan.
Taruna menegaskan, pengawasan tidak boleh longgar hanya karena kalender menunjukkan hari libur. “MBG adalah investasi masa depan bangsa. Anak-anak yang hari ini menerima asupan gizi berkualitas, kelak akan menjadi generasi yang memimpin dan mengabdi bagi negeri ini. Karena itu, pengawasan tidak boleh kendor, meski di hari libur,” katanya.
Pilihan melakukan kunjungan kerja di hari libur memberi pesan yang jelas: kebijakan publik tidak cukup dirumuskan di pusat. Kebijakan harus dikawal hingga ke daerah. Kehadiran pimpinan di lapangan menjadi bentuk tanggung jawab agar kebijakan nasional tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar bekerja.
Di ruang rapat yang sederhana itu, Taruna Ikrar lebih banyak mendengar—mencatat dan berdialog dengan jajaran daerah. Tidak ada pidato panjang, tidak pula gestur berlebihan. Yang tampak justru kerja yang tenang, sistematis, dan berorientasi hasil.
Sering kali, arah masa depan bangsa ditentukan bukan di panggung besar, melainkan di ruang-ruang rapat seperti ini—pada hari yang seharusnya libur—ketika negara memilih untuk tetap hadir dan bekerja. (AE)
