menitindonesia, MAKASSAR – Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global dan domestik pada 2026.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Ramadan Leadership Camp 2026 yang digelar di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Senin (23/2/2026).
Dalam paparan bertema “Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah: Mewujudkan APBD yang Berkualitas dan Berdampak”, Adriyanto menyebut ketidakpastian ekonomi global, keterbatasan fiskal, hingga risiko perubahan iklim menuntut pemerintah daerah lebih adaptif dan presisi dalam menyusun anggaran.
Menurutnya, APBD harus diposisikan sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.
“APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
BACA JUGA:
Ramadan Leadership Camp, Gubernur Sulsel Hadirkan Wamenhan Bahas Nasionalisme
Ia menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal melalui penyelarasan dokumen perencanaan daerah seperti KUA–PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF). Sinkronisasi itu dinilai menjadi jembatan strategis agar kebijakan pusat dan daerah selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adriyanto juga mengingatkan agar tidak terjadi deviasi lebar antara perencanaan dan realisasi APBD. Ketidaktepatan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, ia menekankan perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal. Saat ini, struktur pendapatan masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.
“Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah memprioritaskan belanja pada sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berdasarkan berbagai kajian, daerah dengan komposisi belanja produktif cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding daerah yang didominasi belanja birokrasi.
Selain itu, percepatan realisasi belanja, khususnya belanja modal, juga menjadi sorotan. Penumpukan serapan anggaran di akhir tahun dinilai mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian.
Adriyanto turut mendorong pemanfaatan pembiayaan inovatif, seperti pinjaman daerah, sinergi pendanaan, hingga kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Digitalisasi keuangan daerah juga dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan aparatur sipil negara (ASN) memegang peran penting dalam mewujudkan APBD yang berkualitas.
“Dari WTP menuju outcome nyata. Akuntabilitas keuangan harus dilengkapi dengan akuntabilitas kinerja,” tegasnya.
Ramadhan Leadership Camp 2026 menjadi forum penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan, penganggaran, dan pengawasan, guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
