Makassar Siaga Kemarau Ekstrem 2026, Appi: Krisis Air Harus Diantisipasi

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat memimpin rapat persiapan menghadapi dampak elnino. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai memanaskan mesin menghadapi ancaman kemarau ekstrem 2026. Langkah antisipasi dimatangkan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kamis (16/4/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada penyusunan skenario krisis, terutama potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi berdampak luas di wilayah Makassar.
“Melalui rapat ini, kita pastikan semua perangkat daerah bergerak cepat dengan langkah konkret dan terintegrasi menghadapi potensi krisis air,” tegas Munafri, yang akrab disapa Appi.
Dalam skema yang disiapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditunjuk sebagai pusat komando penanganan, khususnya dalam pengendalian distribusi air bersih ke masyarakat.
Appi menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan wajib bergerak serentak, dengan BPBD sebagai leading sector.

BACA JUGA:
Penertiban PKL di Tamalanrea Makassar Berjalan Kondusif, 10 Bongkar Mandiri

“Jangan hanya berhenti di perencanaan. Saat eksekusi, semua harus berjalan dan akan saya kontrol langsung,” ujarnya.
Ia juga meminta setiap skenario disusun secara detail, mulai dari sumber air, jumlah armada distribusi, hingga mekanisme penyaluran ke warga terdampak.
“Simulasi harus rinci. Kita harus tahu dari mana air diambil, berapa armada, dan berapa lama sampai ke warga,” katanya.
Tak hanya krisis air, Pemkot Makassar juga mengantisipasi dampak lanjutan musim kemarau, mulai dari peningkatan risiko penyakit, terganggunya aktivitas pendidikan, hingga potensi konflik sosial.
“Dampaknya luas, dari kesehatan sampai aktivitas masyarakat. Semua harus diantisipasi sejak awal,” lanjutnya.
Selain itu, ancaman kebakaran akibat suhu panas ekstrem serta lonjakan penyakit seperti ISPA dan dehidrasi juga menjadi perhatian serius.
Munafri menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam satu sistem terpadu agar penanganan tidak berjalan parsial.
“Yang utama adalah kesiapan data dan sumber daya. Jangan panik, tapi semua harus siap,” pungkasnya.