menitindonesia, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto merespons langsung aspirasi buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan menyiapkan sejumlah kebijakan konkret, mulai dari layanan penitipan anak (daycare) hingga percepatan pembangunan rumah terjangkau.
Di hadapan ribuan pekerja di kawasan Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026), Prabowo menyatakan usulan penyediaan daycare menjadi salah satu prioritas yang akan segera direalisasikan.
“Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak. Ini saran yang baik, dan akan kita laksanakan secepat-cepatnya,” ujar Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga mengebut program pembangunan perumahan bagi pekerja. Hingga saat ini, sebanyak 350 ribu unit rumah telah dibangun, dan ditargetkan mencapai minimal 1 juta unit pada tahun ini.
BACA JUGA:
Said Iqbal Puji Prabowo-DPR, UU PPRT Disahkan Setelah 22 Tahun Mandek
Rumah-rumah tersebut dirancang berada di dekat kawasan industri guna memudahkan akses pekerja ke tempat kerja sekaligus menekan biaya hidup.
Tak hanya itu, Prabowo juga menggagas pembangunan kota-kota baru berbasis hunian vertikal. Setiap kota direncanakan memiliki sekitar 100 ribu unit rumah susun yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti sekolah, sarana olahraga, rumah sakit, daycare, hingga transportasi umum.
“Kita ingin pekerja hidup lebih layak. Harus ada fasilitas lengkap, termasuk transportasi yang memudahkan mereka bekerja,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan. Salah satunya adalah penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 terkait ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang perlindungan awak kapal perikanan.
Melalui kebijakan ini, awak kapal dipastikan mendapatkan hak dasar seperti tempat tinggal layak, makanan dan air minum yang cukup, perjanjian kerja tertulis, serta jaminan sosial.
“Pertama kali dalam sejarah, nelayan benar-benar kita urus secara menyeluruh,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dalam aturan tersebut, mitra pengemudi dijamin memperoleh perlindungan kerja serta pembagian pendapatan minimal 92 persen dari tarif pelanggan.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga menginstruksikan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR agar dapat segera disahkan tahun ini.
“Saya minta Undang-Undang Ketenagakerjaan ini harus selesai dan berpihak kepada kaum buruh,” tegasnya.
Rangkaian kebijakan ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
