Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman resmi mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman resmi mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (19/6/2026).
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP Setya Nugraha, unsur Forkopimda Sulsel, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam prosesi tersebut, Andi Sudirman membacakan langsung surat keputusan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel.
“Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Andi Sudirman.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa Mardiyanto mampu menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik.
“Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab,” lanjutnya.
Usai pengukuhan, Andi Sudirman menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mardiyanto. Ia berharap sinergi yang telah terjalin antara BPKP dan pemerintah daerah selama ini semakin diperkuat guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Selamat datang dan selamat bertugas di Sulawesi Selatan. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Andi Sudirman, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, BPKP, BPK, Kejaksaan, serta TNI-Polri untuk memastikan program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mengawal berbagai program prioritas pemerintah, termasuk mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di daerah.
“Paling penting bagaimana kita semua sama-sama mengawal program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta program strategis pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.