menitindonesia, MAKASSAR – Kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) dikeluhkan warga di sejumlah wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah sulitnya mendapatkan gas bersubsidi tersebut, warga mengaku masih menemukan penjual yang menawarkan LPG 3 kg dengan harga hingga Rp30 ribu per tabung.
Salah seorang warga Makassar, Majid, mengaku harus mencari ke sejumlah lokasi untuk mendapatkan LPG 3 kg. Ia bahkan sempat menemukan penjual yang mematok harga Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung.
Majid mengatakan dirinya mendapat informasi adanya penjual LPG 3 kg saat melintas dari kawasan Batua menuju Toddopuli.
“Sampai Batua, masuk Toddopuli ada penjual, saya tanya ada gas ta Pak. Penjual jawab kalau dia punya dua tabung, tadi malam diambil dua, saya dapat Rp25 ribu. Kalau kita mau Rp30 ribu, ambil maki. Tapi agak mahal menurut saya, jadi cari di tempat lain. Di Jalan Meranti saya dapat Rp21.000,” ujar Majid, Senin (7/9/2026).
BACA JUGA:
Kejar Target September, Pemkot-DPRD Makassar Mulai Bahas APBD 2027
Menurut Majid, kondisi tersebut menunjukkan LPG 3 kg sebenarnya masih tersedia di lapangan. Namun, warga harus berkeliling mencari penjual dan menghadapi harga yang berbeda-beda.
Harga Rp30 ribu yang disebut warga berada di atas harga eceran LPG 3 kg yang semestinya diterima masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelangkaan LPG 3 kg ini kemudian mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir. Ia mendesak Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina segera turun tangan memastikan pasokan LPG tersedia bagi masyarakat.
“Kasihan masyarakat, utamanya pelaku usaha UMKM yang memang membutuhkan LPG tabung melon itu. Sekarang listrik pemadaman bergilir, BBM langka, LPG lagi yang langka. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Basdir.
Basdir meminta kelangkaan LPG tersebut segera ditelusuri. Ia menilai perlu dipastikan tidak ada praktik penimbunan maupun permainan spekulan dalam rantai distribusi.
Ia mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat yang menyebut LPG masih dapat diperoleh apabila pembeli bersedia membayar lebih mahal.
“Banyak laporan dari masyarakat, katanya kalau bersedia bayar lebih, ada stok. Ini aneh. Indikasinya besar sekali bahwa terjadi penimbunan atau ada spekulan yang bermain,” ujarnya.
Menurut Basdir, jika informasi tersebut benar, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena itu, ia meminta Dinas Perdagangan Kota Makassar berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan pengawasan dan menelusuri distribusi LPG 3 kg hingga ke tingkat pengecer.
“Saya mendesak pemerintah kota, khususnya Dinas Perdagangan, untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar tentunya berkoordinasi dengan Pertamina,” katanya.
Tak hanya LPG, Basdir juga menyoroti persoalan distribusi BBM di Makassar. Ia meminta Pertamina mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Menurutnya, antrean kendaraan terjadi berulang, mulai siang hingga malam bahkan dini hari. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
“Masa antreannya setiap hari mengekor seperti ular dan membuat macet. Mau siang, mau malam, subuh, antreannya panjang. Sekarang LPG juga langka. Ini kasihan masyarakat,” ujarnya.
Basdir mengaku memahami bahwa persoalan energi dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk gejolak internasional. Namun, ia menilai kondisi yang terjadi di lapangan sudah perlu mendapat perhatian serius.
“Kita paham bahwa ada gejolak internasional, perang yang terjadi kemudian ada dampaknya. Tetapi kan tidak separah ini juga menurut saya. Ini kacau sekali,” katanya.
Ia mengingatkan persoalan pasokan BBM dan LPG dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan biaya energi, kata dia, berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok dan menekan pelaku usaha.
“Sejak saya mahasiswa sampai hari ini, setiap terjadi kenaikan harga BBM, itu juga berdampak kepada kenaikan harga bahan pokok. Dampaknya lagi banyak PHK. Ini kasihan masyarakat kita. Kita sudah miskin, tambah miskin lagi masyarakat kita,” tutur Basdir.
Basdir meminta pemerintah bersama Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan energi tersedia dan distribusinya berjalan normal.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi korban pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kelangkaan barang kebutuhan dasar.
“Kita tidak ingin masyarakat kita dibodoh-bodohi dan dipermainkan oleh spekulan, oleh pebisnis atau pengusaha besar yang bermain-main terhadap kelangkaan ini. Ini penzaliman namanya kalau seperti itu,” tegasnya.
Basdir bahkan mengkhawatirkan persoalan energi yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas, terutama jika berdampak pada meningkatnya pengangguran dan tekanan ekonomi masyarakat.
“Kalau orang pengangguran, bahan pokok naik, kriminal meningkat, begal terjadi di mana-mana, pencurian terjadi, macam-macamlah efeknya kalau ini dibiarkan terlalu lama dan berlarut-larut,” katanya.
Karena itu, Basdir kembali mendesak Pemkot Makassar, Dinas Perdagangan, dan Pertamina segera melakukan pengawasan di lapangan. Pemerintah diminta memastikan pasokan LPG dan BBM tersedia sekaligus menelusuri dugaan permainan dalam distribusinya.
“Kita harus melakukan upaya-upaya bersama untuk menelusuri itu. Masyarakat kita susah sekali. Jangan sampai ada yang miskin semakin miskin, sementara yang kaya semakin kaya,” tukasnya.
