menitindonesia, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Balai Kota Makassar untuk membahas tata kelola anggaran dan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu perhatian Pemkot Makassar adalah potensi terserapnya pasokan pangan dalam jumlah besar yang bisa berdampak terhadap harga di pasar.
Pembahasan tersebut berlangsung saat jajaran KPK yang dipimpin Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Rabu (9/9/2026).
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan tata kelola MBG di Makassar perlu mendapat perhatian khusus karena karakteristik wilayahnya tidak hanya berupa kawasan perkotaan. Makassar juga memiliki sejumlah wilayah kepulauan yang aksesnya sangat dipengaruhi kondisi musim.
“Kita melihat urgensi yang ada di Kota Makassar ini memang perlu dilakukan tata kelola yang baik. Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” kata Appi.
BACA JUGA:
Gaji ASN Bakal Dialihkan ke Himbara? Sekda Makassar: Belum Ada Informasi
Menurut Appi, penerima manfaat MBG di Makassar juga tidak hanya anak sekolah. Program tersebut turut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Karena itu, dia menekankan pentingnya memastikan kebutuhan asupan gizi kelompok penerima manfaat tersebut terpenuhi sesuai tujuan program.
Pemkot Makassar, lanjut Appi, mengambil peran dalam memastikan berbagai aspek pendukung penyelenggaraan MBG berjalan sesuai ketentuan. Salah satunya terkait perizinan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyelenggara MBG.
“Dari sana, kami beserta seluruh tim yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini memang berada di dalam posisi untuk memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” ujarnya.
Selain kelayakan dan sanitasi, Appi menyoroti pentingnya ketepatan data penerima manfaat. Pemkot ingin memastikan masyarakat yang memang membutuhkan tidak terlewat, termasuk siswa di sekolah-sekolah swasta.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG dinilai memiliki efek berantai terhadap perekonomian daerah. Kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi dapur-dapur MBG dalam jumlah besar berpotensi menyerap komoditas yang tersedia di pasar.
Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dikhawatirkan ikut mendorong kenaikan harga pangan.
“Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tutur Appi.
Untuk mengantisipasi persoalan pasokan, Pemkot Makassar mendorong masyarakat di sekitar lokasi dapur MBG ikut mengambil peran sebagai pemasok bahan pangan melalui program urban farming.
Skema tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur MBG sekaligus menjaga pasokan komoditas di pasar tetap tersedia.
Appi berharap pertemuan dengan KPK menghasilkan langkah dan rekomendasi yang dapat memperkuat penyelenggaraan MBG di Makassar. Dia ingin program tersebut benar-benar berjalan sesuai sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu untuk bisa berdiskusi dengan seluruh stakeholder di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan langkah-langkah apa lagi yang harus kita jalankan secara bersama-sama,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk mendiskusikan pelaksanaan MBG di tingkat pemerintah daerah.
KPK, kata Aida, ingin mengetahui bentuk dukungan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam menjalankan target program pemerintah pusat.
Selain itu, KPK juga menghimpun berbagai persoalan dan hambatan yang ditemui pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG.
Masukan dari pemerintah daerah tersebut nantinya akan menjadi bahan KPK dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah pusat.
“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” kata Aida.
