menitindonesia, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rupanya tidak main-main dalam merombak sektor pendidikan. Tak sekadar mematangkan wacana sekolah gratis dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, nasib kesejahteraan para guru kini resmi menjadi prioritas utama Istana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, membocorkan sejumlah instruksi langsung dari Presiden Prabowo terkait skema peningkatan kesejahteraan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN atau honorer.
Kabar gembira pertama tertuju pada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mu’ti memastikan, status guru PPPK paruh waktu akan otomatis ditingkatkan menjadi penuh waktu mulai tahun 2027 mendatang.
“Guru PPPK paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Tentu saja, seluruh tunjangannya akan dibiayai langsung oleh pemerintah pusat,” tegas Mu’ti usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
BACA JUGA:
Prabowo Minta Kuliah PTN Gratis Secepatnya, APBN Langsung Dihitung
Lalu, bagaimana nasib guru honorer yang gagal menembus seleksi CPNS atau PPPK? Pemerintah rupanya telah menyiapkan jaring pengaman agar mereka tidak telantar.
Mu’ti menjamin, guru non-ASN yang gagal tes akan tetap bisa mengajar dengan kepastian upah. Gaji mereka akan diamankan melalui alokasi khusus dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah pusat.
“Kalau guru non-ASN tidak lulus tes PPPK atau PNS, statusnya tetap guru non-ASN. Gaji mereka dibayar melalui dana BOS. Kita alokasikan 20 persen dari dana BOS itu khusus untuk operasional gaji guru honorer di sekolah negeri,” paparnya merinci skema pembiayaan.
Selain guyuran kesejahteraan, Istana juga menuntut adanya peningkatan kualitas. Presiden Prabowo secara khusus meminta agar program pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terus digenjot menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berbagai terobosan kebijakan ini, lanjut Mu’ti, merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, merata, dan berkualitas tinggi di Tanah Air.
“Komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri adalah bagian dari jaminan bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dari guru-guru yang juga sejahtera,” pungkasnya.
