menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta camat dan lurah mengubah pola kerja birokrasi dengan lebih aktif turun ke tengah masyarakat.
Appi menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak boleh lagi hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap atau berapa banyak program yang selesai dikerjakan.
Menurutnya, ukuran utama keberhasilan adalah seberapa besar manfaat dan dampak program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tentu yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya, bukan hanya sekadar menjalankan tugas habiskan anggaran yang ada,” kata Appi, Selasa (6/10/2026).
Appi mengatakan pola pemerintahan Makassar ke depan harus bergeser menuju konsep impactful governance. Artinya, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi harus memastikan setiap kebijakan menghasilkan dampak nyata bagi warga.
BACA JUGA:
PDAM Makassar Kaji Pengembangan Pipa untuk Pasokan Air ke PT Eastern Pearl Flour Mills
Karena itu, camat dan lurah diminta tidak sekadar menyelesaikan pekerjaan administratif dari balik meja. Mereka harus memahami persoalan warga secara langsung dan memastikan program pemerintah menjawab kebutuhan di wilayah masing-masing.
“Dibutuhkan pemimpin-pemimpin wilayah, Pak Camat yang punya visi yang baik, Bapak Ibu Lurah yang punya visi yang baik, bagaimana turun di masyarakat, bagaimana bersama-sama dengan masyarakat, mengikutsertakan masyarakat yang ada di wilayahnya,” ujarnya.
Appi bahkan mengingatkan agar tidak ada lagi camat maupun lurah yang hanya datang ke kantor, melakukan absensi, lalu menjalani rutinitas hingga jam kerja berakhir tanpa mengetahui kondisi masyarakat.
“Tidak ada lagi, mohon maaf, camat, lurah yang ya sudah, kalau dia jalankan programnya, dia duduk-duduk saja di kantornya,” tegasnya.
Appi kemudian memberikan contoh pembangunan jalan. Menurutnya, proyek jalan dengan anggaran Rp1 miliar tidak otomatis bisa disebut berhasil hanya karena pembangunan selesai dan anggarannya terserap.
Pemerintah harus melihat dampak yang dihasilkan dari pembangunan tersebut.
“Kalau pembangunan jalan ini tidak memberikan dampak yang baik, atau tidak mengurai kemacetan, atau tidak memberikan akses kepada anak-anak menuju sekolah, atau tidak memberikan akses lagi kepada anak-anak yang mau pergi mengaji, nah, lalu apa jalanan ini harus dibangun?” katanya.
Karena itu, Appi meminta seluruh jajaran Pemkot Makassar mengubah cara pandang dalam menilai keberhasilan sebuah program.
“Keberhasilan itu adalah apa yang menjadi value, apa yang menjadi nilai atau manfaat terhadap publik,” ujarnya.
Dia menegaskan, serapan anggaran hanya menjadi salah satu bagian dari proses. Hal yang lebih penting adalah hasil akhir yang diterima masyarakat.
Appi juga ingin masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima manfaat program pemerintah.
Menurutnya, warga harus dilibatkan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan begitu, program yang dibuat pemerintah benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat harus ikut sebagai co-kreator bersama-sama dengan pemerintah. Co-kreator artinya terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” kata Appi.
Konsep tersebut, kata dia, juga menuntut birokrasi meninggalkan pola kerja sektoral.
Appi meminta camat dan lurah membangun koordinasi ketika menghadapi persoalan yang berada di wilayah perbatasan antarkecamatan maupun antarkelurahan.
Dia mencontohkan persoalan sampah di wilayah perbatasan Kecamatan Mamajang dan Tamalate. Menurut Appi, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan hanya karena masing-masing wilayah merasa bukan menjadi tanggung jawabnya.
“Pak Camat tinggal menelepon, ‘Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama.’ Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan, bukan mendiamkan,” jelasnya.
Appi menilai pola kerja lintas wilayah seperti itu justru menjadi bagian penting dari pemerintahan yang berorientasi pada dampak.
“Dulu kita selalu fokus saja sama program, tapi sekarang yang kita fokus adalah outcome dan impact dari program itu,” katanya.
Appi menegaskan perubahan pola kerja birokrasi tersebut merupakan bagian dari upaya membawa Pemkot Makassar dari sekadar menjalankan governance menuju impactful governance.
Dalam konsep tersebut, pemerintah tidak bekerja sendirian. Pemerintah harus menjadi orkestrator yang mampu menghubungkan masyarakat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat.
Dia juga meminta setiap inovasi yang dibuat pemerintah memiliki manfaat yang jelas, sekaligus dijalankan melalui proses yang transparan dan akuntabel.
“Dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan inovasi-inovasi yang memberikan keringanan-keringanan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya,” tukas Appi.
