menitindonesia, MAROS – Anggota DPRD Kabupaten Maros dari Fraksi Partai Gerindra, Hj Rosdiana Said, menggelar Reses Masa Sidang III tahun persidangan 2022-2023, di Kampung Cedde, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Minggu (9//72023).
Reses ini dihadiri sekitar 100 undangan dari dua titik yang dikunjungi wakil rakyat tersebut. Tampak hadir tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari Kecamatan Mandai dan Kecamatan Marusu.
BACA JUGA:
Indonesia-Australia Sepakat Kerjasama Jaga Potensi Nikel Agar Tak Habis
“Ini adalah kewajiban bagi wakil rakyat untuk menemui konstituen dan menyerap langsung aspirasi masyarakat melalui reses, jadi kami mengundang para tokoh di dua kecamatan ini untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat,” kata Rosdiana.
Selain menggelar kegiatan reses, lanjut Rosdiana, dirinya juga aktif melakukan kunjungan silaturahmi ke konstituennya. “Yang namanya wakil rakyat, harus selalu berada di dekat rakyat agar bisa mengetahui aspirasi rakyat,” katanya.
Rosdiana menuturkan, bahwa tugas pokok wakil rakyat di semua level, wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, terutama di daerah pemilihannya. “Tak hanya melalui kegiatan reses seperti ini aspirasi diserap, bisa dilakukan dari berbagai momen, seperti silaturahmi dan lain-lain,” ujarnya.
Usai memberi sambutan, perwakilan masyarakat satu persatu menyampaikan aspirasinya. Iskandar, dari Kampung Cedde, Kelurahan Hasanuddin, Mandai, mengeluhkan masalah zonasi yang diterapkan sekolah negeri dalam penerimaan siswa baru.
“Di lingkungan kami, tak ada sekolah negeri yang masuk zonasi, semua di luar zona. Sementara pihak sekolah negeri menentukan zonasinya. Aturan ini, membuat anak-anak kami terkendala untuk bersekolah di sekolah negeri,” ujar Iskandar.
Ia meminta agar pihak DPRD Maros benar-benar memperhatikan terkait hak semua warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak. “Kalau ini tak diperhatikan, banyak anak yang putus sekolah nanti hanya karena aturan zonasi diterapkan,” ucapnya. “Ini harus ada solusi, terutama untuk SD dan SMP, jangan sampai akan-anak kita akhirnya menjadi korban, putus sekolah,” kata Iskandar.
Selain Iskandar, Natalia, mewakili ibu-ibu di RT 05 kampung Cedde, melaporkan adanya oknum yang mempermainkan data penerima kartu indonesia pintar (KIP). “Anak saya dihapus dari daftar sebagai penerima KIP di sekolahnya. Padahal, sebelumnya anak saya pernah menerima bantuan dari program KIP,” tandas Natalie.
Setelah Natalie, Ketua RT 05 Kampung Padang Sessere, Kelurahan Hasanuddin, Mustapa, juga menyampaikan keluhan warganya terkait lambatnya pelayanan pengaktifan kartu BPJS di kantor BPJS Kabupaten Maros. “Banyak warga kami yang sudah tiga bulan bahkan ada yang empat bulan lamanya sudah mendaftar, sampai hari ini belum aktif. Sehingga ada yang tidak bisa berobat karena BPJSnya belum aktif,” ungkap Mustapa.
Mustapa juga meminta DPRD Maros menggelar RDP dengan BPJS terkait pelayanan yang lambat. “Kasihan masyarakat yang sakit dan tidak mampu berobat umum, hanya karena pelayanan di BPJS Maros sangat lambat. Seharusnya urusan ini selesai dua hari tapi berbulan-bulan belum selesai,” katanya.
Mendengar Aspirasi dari warga itu, Rosdiana menyampaikan bahwa pihaknya akan mencatat dan segera mencarikan solusi lewat kerja-kerja DPRD Maros. “Insya Allah semua keluhan bapak dan ibu sudah kami catat. Ini akan kami perjuangkan melalui kerja-kerja kami di DPRD Maros,” ujarnya.
Rosdiana melanjutkan reses di titik ketiga setelah Kampung Cedde. Di acara reses yang ketiga juga dihadiri sejumlah warga Kampung Baru Kelurahan Hasanuddin, tak kurang dari 100 undangan. Warga meminta agar penerangan jalan di wilayah mereka mendapat perhatian khususnya dari pihak Angkasa Pura I. (asrul nurdin)
