Foto Edit: Ketum Gapimdo HS Tribuana dan Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana - latar belakang dapur mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG)..
Ketua Umum DPP Gapimdo HS Tribuana menyoroti penolakan sistem BGN terhadap pengajuan dapur mandiri MBG di Sulsel. Diduga ada oknum yang mengunci wilayah. Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana mengatakan sudah menerima keluhan masyarakat dan kini dilakukan konsolidasi serta cek and ricek.
menitindonesia, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu prioritas nasional mendapat masalah di wilayah Sulawesi Selatan. Bukan karena kurangnya dapur, melainkan sistem verifikasi digital Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut-sebut menghalangi mitra sah yang ingin berkontribusi.
Ketua Umum DPP Gapimdo (Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Indonesia) MBG , HS Tribuana, menerima banyak laporan dari daerah, terutama dari Wilayah 9, yang meliputi Makassar dan sekitarnya, tentang sulitnya lolos verifikasi sistem BGN meskipun seluruh syarat sudah dipenuhi.
“Banyak mitra kami sudah lengkap. Ada gedung dapur, alat masak, mobil box, semuanya siap. Tapi saat diajukan ke sistem, ditolak karena katanya wilayah sudah penuh. Padahal kenyataannya di lapangan kosong melompong,” tegas Tribuana, Kamis (11/7/2025).
Verifikasi Ditolak, Padahal Lapangan Masih Kosong
Gapimdo Sulsel melakukan peninjauan ke sejumlah kecamatan di Makassar dan kabupaten sekitar. Hasilnya, mayoritas wilayah belum memiliki dapur mandiri. Ironisnya, sistem IT BGN tetap menolak pengajuan dengan alasan sudah terpenuhi.
“Di Kota Makassar butuh sekitar 100 titik dapur, tapi yang benar-benar aktif hanya lima. Artinya, ada potensi puluhan ribu anak sekolah yang tak kebagian jatah makan bergizi,” ungkapnya.
Diduga Ada Oknum Mengunci Wilayah
Menurut Ketua DPD Gapimdo Sulsel Annis Mustafa, ada indikasi wilayah 9, khususnya di Sulsel sengaja dikunci dalam sistem agar hanya pihak tertentu yang bisa lolos verifikasi. Ini menyebabkan mitra sah yang seharusnya bisa langsung produksi justru terhambat tanpa alasan logis.
“Kami menduga ada oknum yang bermain. Mereka mengunci sistem dengan dalih data sudah penuh, padahal realitanya tidak ada aktivitas,” ujar Annis.
Respons BGN: Sistem Terkunci Otomatis, Kini Sedang Diperiksa
Menanggapi keluhan yang disampaikan masyarakat dan Gapimdo, Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana mengatakan bahwa keluhan di wilayah 9, khususnya Makassar yang proses verifikasi terhambat terkunci otomatis oleh sistem digital, akan dilakukan cek and ricek oleh BGN.
Saat ini, lanjut Prof Dadan, BGN sedang melakukan konsolidasi internal, cek and ricek terhadap laporan yang masuk.
“Kita sedang konsolidasi, cek and ricek,” ujar Prof Dadan singkat.
Gapimdo Desak Evaluasi Sistem dan Transparansi Data
DPP Gapimdo kini menyiapkan laporan resmi untuk disampaikan ke BGN yang akan ditembuskan kepada Presiden Prabowo sebagai laporan situasi di lapangan. Mereka menuntut sistem verifikasi dibuka secara transparan, dan fakta lapangan dijadikan acuan utama, bukan hanya data statis yang bisa dimanipulasi.
“Ini bukan cuma masalah sistem yang error. Ini tentang keadilan sosial. Kalau dapur yang sudah lengkap ditolak, sementara yang tidak ada malah diklaim sudah full, ini sabotase terhadap program Presiden,” ujar Tribuana.
