menitindonesia, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyatakan komitmennya mengawal ketat pelaksanaan pemilihan langsung Ketua RT dan RW yang dijadwalkan berlangsung September 2025.
Sebagai bentuk pengawasan partisipatif, DPRD akan membuka posko aduan masyarakat di kantor DPRD dan sejumlah titik rawan pelanggaran.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Mulia, Muchlis Misbah, mengatakan posko tersebut akan menjadi saluran resmi bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan.
“Kita ingin memastikan proses demokrasi di tingkat paling bawah ini berjalan jujur, adil, dan bebas intervensi. Posko ini akan terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aduan,” kata Muchlis, Rabu (16/07/2025).
BACA JUGA:
Komisi D DPRD Makassar Desak Revitalisasi Karebosi Dipercepat
Muchlis menegaskan, pemilihan RT dan RW bukan sekadar seremoni administratif, melainkan fondasi penting demokrasi lokal.
“Ini cikal bakal partisipasi warga dalam pemerintahan kota. DPRD hadir untuk memastikan proses ini tidak hanya sah secara hukum, tapi juga bermartabat,” ujarnya.
Pemilihan tahun ini akan mengadopsi skema baru: Ketua RT dipilih langsung oleh warga, lalu para Ketua RT akan memilih Ketua RW, yang selanjutnya akan memilih Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Menurut Muchlis, saat ini draft Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait teknis pemilihan masih dalam tahap finalisasi dan konsultasi di Kementerian Hukum dan HAM, serta harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kalau semua berjalan lancar, pemilihan bisa dilaksanakan tepat waktu pada September 2025,” ujarnya.
DPRD juga tengah memetakan wilayah yang dinilai rawan kecurangan. Di titik-titik tersebut, posko pengawasan akan disiapkan untuk menerima laporan langsung dari masyarakat.
“Kami mengundang masyarakat ikut terlibat. Jika merasa proses tidak adil atau dicurangi, silakan datang ke posko kami. Semua laporan akan kami tindak lanjuti,” tutup Muchlis.
