menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan kerja dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Balai Kota Makassar, Jumat (18/7/2025).
Pertemuan ini dilakukan untuk membahas pembangunan Stasiun National Maritime Security System (NMSS).
Pembangunan stasiun pemantau laut ini merupakan bagian dari penguatan sistem keamanan maritim nasional, khususnya di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Laksamana Pertama Sigit Winarko, menyebut proyek ini sudah dirancang sejak 2020 dan dinilai sangat penting bagi keselamatan dan pengawasan laut di kawasan timur Indonesia.
BACA JUGA:
Wali Kota Makassar Gaet Perusahaan Konstruksi Rakasasa Asal Tiongkok Bangun Stadion Untia
“Makassar sebagai wilayah ALKI II sangat strategis. Kehadiran NMSS akan membantu mencegah penyelundupan, kecelakaan laut, serta pelanggaran hukum lainnya,” katanya.
Stasiun ini nantinya akan dilengkapi teknologi pemantauan canggih seperti radar, kamera jarak jauh, kristal eyes, dan sensor pendeteksi dini, guna memperkuat sistem deteksi dan respons cepat terhadap gangguan maritim.
Sigit menjelaskan, kerja sama peminjaman lahan telah dilakukan sejak 2022 dan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan tahapan pembangunan. Ia berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Munafri Arifuddin menyambut positif rencana pembangunan NMSS dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh, dengan catatan dilakukan melalui kajian komprehensif.
“Kami mendukung penuh karena ini menyangkut keamanan laut nasional. Tapi tentu perlu kajian agar tidak tumpang tindih dengan program strategis Pemkot, khususnya di kawasan Untia,” jelas Munafri.
Ia menegaskan pentingnya tata kelola aset daerah yang kuat sebagai fondasi pelaksanaan proyek strategis, serta mendorong komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
“Semua rencana harus dikaji secara menyeluruh dan terintegrasi. Kami ingin pembangunan di Makassar berjalan berkelanjutan, dengan kepastian hukum dan dukungan semua pihak,” tandasnya.
