menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan perlunya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, mulai dari ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, hingga akses pendidikan. Ia mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di salah satu pulau sebagai pusat pendidikan terpadu dari tingkat SD hingga SMA.
“Anak-anak kepulauan tidak boleh putus sekolah. Kalau ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mereka bisa melanjutkan belajar tanpa terhenti. Tentu ini harus ditunjang listrik dan infrastruktur lain,” ujar Munafri.
BACA JUGA:
PD Parkir Makassar Akan Luncurkan Sistem QRIS untuk Tekan Pungli
Selain pendidikan, ia juga menyoroti layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik maupun tenaga medis yang bertugas di wilayah kepulauan, yang masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Saat ini, Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Kebutuhan energi warga masih mengandalkan PLTD berbahan bakar solar, yang rawan terganggu bila pasokan logistik terhambat.
Di sisi lain, Munafri menegaskan masalah persampahan juga menjadi fokus utama Pemkot Makassar. Ia menyebut kondisi TPA Antang, seluas 19 hektare dengan timbunan sampah setinggi 16–17 meter, berisiko membahayakan lingkungan.
“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak. Kami mencari solusi agar pengolahan sampah bisa tuntas, hanya residu yang masuk ke TPA,” jelasnya.
Berbagai langkah telah ditempuh, termasuk optimalisasi TPS 3R, bank sampah, serta mendorong partisipasi masyarakat. Pemkot juga menunggu kepastian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL), program prioritas nasional yang diharapkan bisa mengurangi beban TPA.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memastikan pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah konkret penyelesaian sampah nasional. Salah satunya pembangunan 33 unit incinerator dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari.
“Selama ini persoalan terkendala regulasi dan pembiayaan. Kini pemerintah merevisi Perpres agar lebih sederhana dan menarik bagi investor. Tidak ada lagi tipping fee, karena harga jual listrik dari sampah cukup tinggi dan langsung dibeli PLN,” terang Eddy.
Ia menegaskan skema baru ini diharapkan mempercepat pengelolaan sampah sekaligus menjadi sumber energi terbarukan.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran MPR RI dan Pemkot Makassar. Eddy menyambut positif aspirasi yang disampaikan Munafri dan berjanji menindaklanjutinya sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
