menitindonesia, JAKARTA – Percepatan program pembangunan perumahan rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengatakan program tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan akses perumahan yang selama ini dinilai lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas.
“Ada kesan bahwa yang dapat perumahan ini kelas menengah ke atas. Padahal sesungguhnya yang membutuhkan bukan hanya kelas menengah ke atas, tetapi juga yang di bawah kelas menengah,” ujar Hashim saat menghadiri groundbreaking program tiga juta rumah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).
BACA JUGA:
Populasi Gajah Terancam, Prabowo Bakal Terbitkan Inpres Khusus Konservasi
Menurut Hashim, percepatan program perumahan merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pembangunan hunian rakyat berjalan lebih cepat dan menjangkau masyarakat luas.
Ia menjelaskan, pembentukan Satgas Perumahan oleh presiden dua tahun lalu bertujuan mempercepat realisasi program tersebut.
“Maka Satgas Perumahan dibentuk dua tahun lalu agar supaya mempercepat proses ini untuk memenuhi sila kelima kita. Agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja,” katanya.
Hashim menilai selama ini perhatian pembangunan sering kali lebih fokus pada aspek lain dari Pancasila, sementara implementasi nilai keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
“Seolah-olah sila kelima ini diabaikan,” ujarnya.
Melalui percepatan program perumahan yang mulai dijalankan saat ini, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat kehadiran negara melalui penyediaan hunian yang layak.
“Sekarang dengan program yang kita saksikan hari ini, kita mulai menuju sila kelima, supaya rakyat benar-benar merasakan manfaat nyata dari kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara,” ucapnya.
Selain menyediakan hunian bagi masyarakat, Hashim menilai pembangunan sektor perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal itu karena pembangunan rumah melibatkan berbagai sektor industri, mulai dari semen, besi, kayu, hingga mebel dan kabel listrik.
Dengan percepatan program perumahan rakyat tersebut, pemerintah berharap keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kebijakan nyata yang memberikan akses hunian layak bagi seluruh masyarakat.
