menitindonesia, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) segera menyiapkan langkah darurat untuk mengatasi krisis daya tampung SMP negeri yang terus terjadi setiap tahun.
Salah satu solusi yang didorong adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu pembiayaan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar bisa bersekolah di swasta.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Makassar, Azwar Rasmin, saat rapat pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar di gedung sementara DPRD Makassar, Rabu (6/5/2026) malam.
Menurut politisi PKS itu, persoalan daya tampung SMP negeri sudah tidak bisa lagi dianggap persoalan rutin tahunan karena menyangkut hak dasar anak memperoleh pendidikan.
“Intinya anak-anak Kota Makassar tidak boleh ada lagi yang tidak sekolah,” tegas Azwar.
Ia mengungkapkan jumlah lulusan SD di Makassar diperkirakan mencapai 18 ribu siswa. Sementara kapasitas SMP negeri hanya sekitar 13 ribu kursi.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Soroti PD Terminal: Minim Dividen, Lebih Baik Jadi UPTD Dishub
Artinya, ada sekitar 5 ribu siswa yang berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini.
“Kalau sekolah negeri tidak mampu menampung karena pemerintah belum bisa menyediakan fasilitas, maka APBD harus dipakai mencarikan solusi,” ujarnya.
Azwar menyarankan Pemkot Makassar meniru kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan anggaran daerah untuk membantu pembiayaan siswa di sekolah swasta dengan kategori biaya terjangkau.
“Hitung saja kebutuhan 5.000 siswa itu berapa. Masukkan dalam APBD. Bisa bayar sekolah swasta atau sewa tempat belajar,” katanya.
Ia menilai pemerintah tidak boleh ragu mengambil kebijakan hanya karena khawatir terhadap persoalan administratif atau hukum.
“Kita ini mau bantu anak sekolah, bukan ambil keuntungan. Jangan sampai alasan diskresi membuat pemerintah diam,” tambahnya.
Azwar mengaku prihatin karena masih menemukan kasus anak yang gagal melanjutkan pendidikan akibat persoalan kuota dan biaya sekolah.
“Kasihan, saya pernah lihat ada anak yatim tidak bisa masuk sekolah hanya karena tidak ada jalan,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan APBD Kota Makassar yang mencapai sekitar Rp5,1 triliun, pemerintah daerah seharusnya mampu menghadirkan solusi konkret agar tidak ada siswa yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan daya tampung SMP negeri.
“Di luar sana ada daerah yang APBD kecil dan PAD kecil tapi bisa buat regulasi untuk selamatkan anak-anak. Kita juga harus mencari regulasi itu,” tegasnya.
Ia pun meminta Dinas Pendidikan segera menyiapkan regulasi serta skema pembiayaan yang dapat menjamin seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan.
