menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya membangun Kota Makassar yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
Komitmen itu ditegaskan Munafri saat menerima audiensi Yayasan Kota Kita Surakarta bersama Komisi Nasional Disabilitas dan sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi menekankan pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga harus menghadirkan keadilan akses bagi seluruh masyarakat.
“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Kita ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik,” ujar Appi.
Menurutnya, seluruh fasilitas publik mulai dari trotoar, taman kota hingga ruang interaksi sosial harus dirancang dengan prinsip inklusivitas agar aman dan nyaman digunakan semua warga.
BACA JUGA:
Sekda Makassar Dorong Pendidikan Antikorupsi Masuk Semua Mata Pelajaran
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar bakal segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standar pembangunan berbasis aksesibilitas dan inklusivitas.
Appi menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, wajib menjadikan aspek aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap pembangunan.
“Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Politisi Golkar itu menilai awal masa pemerintahannya menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap infrastruktur kota, baik pembangunan baru maupun penyesuaian fasilitas yang sudah ada.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemkot Makassar juga mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan pemerintah kota.
Salah satunya dengan menghadirkan figur disabilitas, Nadila, dalam tim ahli pemerintah kota agar perspektif kelompok disabilitas dapat masuk langsung dalam setiap kebijakan.
“Sudut pandang kita belum tentu sama dengan teman-teman disabilitas. Karena itu kita butuh perspektif dari dalam agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran,” jelas Appi.
Ia juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung seperti rambu khusus penyandang disabilitas hingga akses lift ramah disabilitas di gedung-gedung pelayanan publik.
Menurut Appi, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan organisasi disabilitas menjadi kunci agar konsep kota inklusif tidak berhenti sebatas wacana.
“Ini harus kita bahas bersama. Kami butuh masukan dari semua pihak agar kebijakan yang lahir benar-benar kuat, aplikatif, dan bisa dijalankan bersama,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menyebut langkah yang dilakukan Pemkot Makassar merupakan bentuk nyata dukungan terhadap visi kota inklusif yang diusung Wali Kota Makassar.
“Intinya, proyek ini merespons visi besar Pak Wali Kota tentang kota inklusif,” ujar Rifai.
Menurutnya, keterlibatan penyandang disabilitas menjadi faktor penting agar pembangunan fasilitas publik benar-benar sesuai kebutuhan pengguna.
Ia juga menilai keberadaan Perwali sangat penting untuk memperkuat aspek teknis aksesibilitas di ruang publik.
“Kalau Perda sudah ada, tapi Perwali ini akan lebih menukik pada aspek teknis, terutama akses di ruang publik,” jelasnya.
Rifai menambahkan, secara umum infrastruktur di Makassar sebenarnya sudah tersedia, mulai trotoar, taman hingga fasilitas penunjang lainnya. Namun standar aksesibilitasnya masih perlu dibenahi agar benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas.
“Ini yang perlu dirapikan agar benar-benar inklusif untuk semua,” tutupnya.
