menitindonesia, MAKASSAR – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Muhidin M Said, memastikan kondisi internal Partai Golkar Sulsel dalam situasi kondusif dan siap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI.
Kesiapan itu disebut merupakan hasil konsolidasi menyeluruh dengan kader Partai Golkar di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam beberapa pekan terakhir.
Muhidin mengaku akan membawa langsung seluruh aspirasi kader daerah tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam pertemuan di Jakarta, Senin (19/5).
“Senin saya melapor ke Ketua Umum. Kondisi Sulsel aman, kondusif, dan sudah siap melaksanakan Musda. Saya ingin semua aspirasi daerah disampaikan langsung sebagai bahan pertimbangan keputusan,” kata Muhidin dalam keterangannya, Minggu (18/5).
Menurutnya, keputusan untuk melaporkan hasil konsolidasi itu diambil setelah seluruh rangkaian penjaringan aspirasi kader di tiga daerah pemilihan Sulsel rampung digelar. Forum terakhir dilaksanakan di Kabupaten Soppeng.
Muhidin menegaskan, mayoritas kader berharap pelaksanaan Musda XI kali ini digelar di Sulawesi Selatan, bukan di Jakarta seperti agenda sebelumnya.
“Saya berharap Musda cukup dilaksanakan di Sulsel. Jangan lagi seperti sebelumnya harus dibawa ke Jakarta. Kita ingin proses ini berjalan lebih tenang, tertib, dan sesuai aspirasi kader daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan sejak awal memilih tidak terburu-buru membahas jadwal Musda sebelum mendengar langsung pandangan kader di seluruh daerah. Langkah itu dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar mewakili kebutuhan organisasi di tingkat akar rumput.
Selain membahas teknis pelaksanaan Musda, Muhidin juga membuka ruang bagi kader untuk menyampaikan usulan terkait figur yang dinilai layak memimpin Partai Golkar Sulsel ke depan.
“Kalau ada masukan soal sosok calon ketua, silakan sampaikan. Semua aspirasi akan kami bawa secara objektif agar keputusan Ketua Umum bisa mengakomodasi kepentingan organisasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Musda XI Partai Golkar Sulsel menjadi agenda strategis dalam menentukan arah kepemimpinan partai berlambang beringin itu di tingkat provinsi, terutama menghadapi dinamika politik dan agenda elektoral mendatang.